SonoraBangka.id - Anggota DPRD Kep. Bangka Belitung dapil Bangka Barat, Mansah, menggelar reses keduanya untuk Tahun Sidang III Masa Sidang I Tahun 2021 di Dusun Dinay, Desa Simpang Yul, Kecamatan Tempilang, Bangka Barat, Rabu (13/10/21). 

 

Mansah  mengatakan bahwa jalan dari Simpang Tempilang ke arah Tempilang yang melewati Dusun Dinay merupakan jalan provinsi. Untuk itu, menurutnya, wewenang provinsi dalam pengembangan jalan ini sangat jelas.

 

Kemudian untuk sektor pertanian-perkebunan, ia juga menyebut bahwa harga sawit saat ini jauh lebih baik. Bahkan, saat ini pihak provinsi melalui dinas terkait mendorong perusahaan untuk program integrasi sapi sawit. Dalam peraturannya, perusahaan wajib menyediakan 1 ekor sapi untuk beberapa hektar lahan sawit milik perusahaan. Tujuannya jelas, untuk menekan impor daging sapi dari Sumatera dan Jawa terhadap kebutuhan daging sapi di Bangka Belitung.

 

"Kebutuhan daging sapi untuk Bangka Belitung ini 1.300 ekor perbulan, datanya real. Melalui program ini kita harap bisa menekan biaya impor daging. Sudah ada contoh di Bangka Tengah dan Bangka Selatan, ke depan kita akan terapkan di seluruh wilayah Bangka Belitung." Ungkapnya.

 

Politisi Partai Nasdem ini juga mengatakan provinsi sudah menganggarkan program untuk holtikultura berupa bantuan untuk kelompok petani cabai, jagung, kopi, dari bibit, peralatan hingga pupuk.

 

"Pengusul tinggal mengusulkan, mengetahui kades dan PPL, nanti kami yang mengawasi. Untuk pembibitan sawit, sudah siap, tapi harga bersifat subsidi, bibitnya berkualitas dan resmi bersertifikat, kita tegaskan ke dinas jangan sampai benih yang diberikan benih yang abal-abal. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun akan disalurkan ke masy." Jelasnya.

 

Sementara terkait tenaga kerja pabrik, menurutnya harus ada perjanjian di awal antara perusahaan dan desa untuk mengalokasikan sekian persen tenaga kerja dari warga lokal.

 

"Harusnya ada perjanjian di awal, saat masuk melibatkan masyarakat sekitar. Mungkin warga bisa jalin komunikasi dengan pihak perusahaan bersama pemdes. Juga diperhatikan CSR perusahaan untuk kepentingan masyarakat, khususnya pengembangan fasilitas publik. Kalian punya hak tersebut kepada perusahaan." Sarannya.

 

Beberapa aspirasi lain dari masyarakat yaitu penambahan alat sebagai sarana dan prasarana sekolah agar tidak bergantung lagi dengan pihak lain serta infrastruktur yang kurang memadai agar diperhatikan oleh pihak provinsi.

 

"Semua aspirasi, baik saran, keluhan hingga keinginan warga kami tampung untuk kemudian dibahas di setiap komisi. Tapi saya berharap pihak desa juga bisa mandiri dengan memanfaatkan CSR tadi untuk pengembangan infrastruktur yang bersifat urgent." Pungkasnya.