Bagikan :
"Secara kajian, memang redenominasi itu banyak manfaat," tambahnya.
ISEI pun telah menyampaikan pandangan terkait redenominasi ini kepada pemerintah. Namun untuk pelaksanaan redenominasi rupiah ini tergantung bagaimana keputusan pemerintah.
"Pandangan-pandangan itu, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Karena pemerintah khususnya, banyak pertimbangan-pertimbangan lain yang non-ekonomi," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, redenominasi sebenarnya bukan hal baru dan wacana ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Pro dan kontra mewarnai wacana redenominasi tersebut, isunya timbul tenggelam digantikan riuh politik di Indonesia dan tak benar-benar direalisasikan hingga saat ini.
Pada tahun 2017, pertama kalinya Kementerian Keuangan bersama BI mengajukan RUU Redenominasi Mata Uang secara resmi.
Saat itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Gubernur BI (periode 2013-2018) dan Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengajukan permohanan RUU Redemoninasi Mata Uang kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Awalnya, pelaksanaan redenominasi rupiah ditargetkan bisa terealisasi pada 1 Januari 2020. Namun landasan hukumnya belum juga keluar. Wacana redenominasi pun kembali dilanjutkan, namun pembahasan payung hukumnya tak pernah selesai hingga berakhirnya masa kerja DPR periode 2014-2019.
Sejak 2018 hingga 2020, RUU Redenominasi Rupiah 2020 tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas).
Kini rencana redenominasi rupiah kembali dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Isu Redenominasi Rupiah Kembali Mencuat, Gubernur BI Ungkap Manfaat Ekonomi jika Rp 1.000 Jadi Rp 1", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2022/08/25/104500326/isu-redenominasi-rupiah-kembali-mencuat-gubernur-bi-ungkap-manfaat-ekonomi?page=all#page2.
