Ilustrasi Bjorka yang menjual data kependudukan 105 juta warga Indonesia. Data kependudukan ini diklaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ilustrasi Bjorka yang menjual data kependudukan 105 juta warga Indonesia. Data kependudukan ini diklaim berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). ( KOMPAS.com)

105 Juta Data Kependudukan Warga Indonesia Diduga Bocor, Diklaim dari KPU

7 September 2022 07:45 WIB

Kesaksian korban yang datanya ada di sampel Bjorka

Mengutip dari KompasTekno yang mendapatkan kesaksian bahwa dua baris data dari 2 juta sampel yang dibagikan Bjorka itu valid alias benar.

Kesaksian itu datang dari seorang pembaca KompasTekno yang kebetulan juga merupakan kenalan tim KompasTekno. Dia menceritakan, dirinya tengah membaca artikel berita kebocoran data nomor HP dan NIK.

Setelah membaca artikel tersebut, dia penasaran dan langsung mengecek akun Bjorka di situs Breached Forums. Tak dinyana-nyana, Bjorka baru saja mengunggah data 105 juta data penduduk dari KPU tadi. Dia lalu mengunduh sampel data yang diberikan.

Setelah dicek, ternyata informasi kependudukan milik dirinya dan ibunya ada di dalam 2 juta sampel yang dibagikan gratis tadi. Dia mengungkapkan bahwa informasi kependudukan yang dicantumkan di sampel data meliputi nama lengkap, NIK, alamat, nomor kartu keluarga (KK), dan sebagainya.

Data DPT Pemilu 2014 pernah bocor pada 2020

Pada 2020, sekitar 2,3 juta data kependudukan warga Indonesia juga dilaporkan bocor dan dibagikan lewat sebuah forum komunitas hacker.

Sang peretas menyebut data itu diambil dari situs Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2013. Data tersebut diklaim sebagai data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Data pribadi yang bocor mencakup sejumlah informasi sensitif seperti nama lengkap, nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat & tanggal lahir, usia, jenis kelamin, status perkawinan, dan alamat lengkap penduduk.

Data kependudukan tersebut tersedia dalam bentuk PDF yang sudah disortir berdasarkan TPS.

Data TPS yang dibagikan diantaranya mencakup wilayah Pondok Rejo, Tambak Rejo, Sumber Rejo, Lumbung Rejo, Moro Rejo, Margo Rejo, Merdiko Rejo, dan Banyu Rejo.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri membantah klaim hacker yang memiliki 200 juta data DPT. Komisioner KPU, Viryan Aziz saat itu menegaskan bahwa jumlah data DPT Pemilu tahun 2014 tidak sampai 200 juta, melainkan hanya 190 Juta.

Kendati begitu, Viryan mengatakan bahwa data tersebut bersifat terbuka untuk memenuhi kebutuhan publik dan sudah sesuai dengan regulasi.

Lantas, apakah data kependudukan yang bocor kali ini sama dengan data 2020 lalu? Terkait hal ini, Afif belum bisa memastikan. Menurut dugaan Afif, datanya berbeda. Karena data kependudukan yang bocor pada 2020 kemungkinan hanya mencakup DPT Pemilu 2014-2017.

Namun, 105 juta data kependudukan yang dibocorkan Bjorkan kali ini memuat data DPT Pemilu di tahun 2018.

"Sepertinya (data yang) baru berbeda seperti dulu. Karena saya lihat dari 2 juta sample ini hanya (memuat) data di tahun 2018," pungkas Afif.

Update, Selasa (6/9/2022), 21:43 WIB, pernyataan dari KPU terkait dugaan kebocoran data:

“Setelah kami analisis, koding yang dilakukan dalam situs yang dimaksud bukan merupakan data yang dimiliki KPU,” ujar Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon, Selasa (6/9/2022) malam.

“Sejauh ini koordinasi kami kepada tim satgas keamanan cyber KPU, semua sistem informasi masih kondusif kondisi keamanannya,” ia melanjutkan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "105 Juta Data Kependudukan Warga Indonesia Diduga Bocor, Diklaim dari KPU", Klik untuk baca: https://tekno.kompas.com/read/2022/09/06/21193067/105-juta-data-kependudukan-warga-indonesia-diduga-bocor-diklaim-dari-kpu?page=all#page2.

SumberKOMPAS.com
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
101.1 fm
103.5 fm
105.9 fm
94.4 fm