Bagikan :
SONORABANGKA.ID - Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Ridwan Djamaluddin menghadiri Fokus Group Discussion (FGD) terkait kebijakan pemerintah dalam penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Provinsi Kep. Babel, bertempat di Ruang Tribrata, Senin (12/09/2022).
Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Ridwan mendukung sepenuhnya tujuan diselenggarakannya kegiatan FGD terkait kebijakan pemerintah atas penyesuaian harga BBM bersubsidi di Provinsi Kep. Babel, sehingga tidak menimbulkan gejolak.
"Kita dukung kegiatan ini, supaya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat atas kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan harga BBM bersubsidi. Dengan penyesuaian harga ini, pemerintah telah menyiapkan dana untuk membantu masyarakat yang berhak menerimanya, karena pengguna BBM bersubsidi ini dinilai masih belum tepat sasaran," ujar Pj. Gubernur.
Kegiatan ini sendiri diselenggarakan oleh Polda Kep. Babel dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Dimana diketahui bahwa kenaikan harga minyak bersubsidi selalu menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat.
Kapolda Kep. Bangka Belitung, Irjen Pol Yan Sultra I mengatakan, porsi BBM bersubsidi begitu besar sehingga berdampak pada nilai tukar rupiah yang tergantung pada kebijakan fiskal karena terjadinya defisit akibat terlalu besarnya subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk BBM.
Membengkaknya subsudi BBM dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, melonjaknya harga minyak dunia tidak dibarengi dengan produksi dalam negeri yang terus mengalami penurunan setiap tahun, dan meningkatnya konsumsi BBM di tengah masyarakat.
Kenaikan harga BBM bersubsidi ini menjadi isu penting yang dikaitkan dengan APBN. Hal ini tidak terlepas dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah untuk BBM.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah mengalokasikan belanja yang tadinya untuk subsidi, akan dialihkan untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
Tambahan bansos diberikan pemerintah dalam pengalihan BBM bersubsidi sebesar Rp 24,17 triliun. Sehingga dengan tambahan tersebut, diharapkan pemerintah dapat menekan laju angka kemiskinan di Indonesia.
