Bagikan :
SonoraBangka.ID - Baru-baru ini pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat untuk menambah daya listrik masyarakat menengah ke bawah.
Artinya, masyarakat menengah ke bawah dengan daya listrik 450 volt ampere (VA) akan dinaikan menjadi 900 VA, serta dari 900 VA menjadi 1200 VA.
Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Banggar DPR, Said Abdullah seperti yang dilansir dari Kompas.com.
"Salah satu kebijakan yang kita ambil adalah menaikkan 450 VA ke 900 VA untuk rumah tangga miskin dan 900 VA ke 1200 VA," ucap Said Abdullah.
Hal ini sehubungan dengan PT PLN (Persero) yang mengalami oversupply listrik.Said mengungkapkan bahwa tahun ini kondisi surplus listrik PLN mencapai 6 gigawatt (GW).
Diperkirakan, suplai ini akan bertambah menjadi 7,4 GW di 2023, bahkan mencapai 41 GW di 2030.
"Kalau nanti EBT masuk, maka tahun 2030 PLN itu ada 41 giga oversupply. Bisa dibayangkan kalau 1 GW itu karena kontrak take or pay maka harus bayar Rp3 triliun, sebab per 1 giga itu (bebannya) Rp3 triliun," tambah Said.
Seperti diketahui, dalam kontrak jual-beli listrik dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP), PLN terdapat skema take or pay, yang artinya dipakai atau tidak dipakai listrik yang diproduksi IPP, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak.
Artinya, kelebihan suplai listrik ini akan semakin membebani PLN.Oleh karenanya, Banggar menilai jika pemerintah perlu menaikkan daya listrik subsidi agar menyerap listrik PLN yang kini mengalami oversupply.
"Bagi orang miskin, rentan miskin, yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 V, kita tingkatkan saja minimal 900 VA. Setidaknya demand-nya naik, oversupply-nya berkurang. Terhadap yang 900 VA juga naikkan saja ke 1.200 VA," tambah Said.
Sementara melansir dari laman Tribunnews, Said mengungkap alasan penghapusan daya listrik 450 VA untuk masyarakat menengah ke bawah ini sudah tidak layak di era sekarang.
"Bahwa itu masih banyak (rumah masyarakat miskin berdaya 450 VA), banyaknya by data jangan by kita. Nanti subjektifitas kita yang muncul," tuturnya.
Tidak Ada Biaya Tambahan
Selanjutnya, Said juga mengatakan bahwa dalam penambahan daya listirk rumah tangga penerima subsidi, masyarakat tak perlu dibebankan biaya tambahan.
Said menilai, pemerintah bisa memberikan penugasan pada PLN untuk mengubah daya tersebut secara teknis.
"Jadi PLN tinggal datang ngotak-ngatik kotak meteran, diutak-atik dari 450 VA diubah ke 900 VA, selesai, kenapa itu tidak ditempuh saja oleh pemerintah," pungkasnya.
Sumber : Parapuan.Co, Kompas.com
