Bagikan :
Ketua PPID sekaligus Warek III tersebut juga menambahkan, dirinya merasa bangga bahwa tidak cuma bisa mempertahankan tetapi juga ada kenaikan nilai dari tahun sebelumnya 92, 37, tahun ini dapat nilai 95,42.
“Disatu sisi kita bersyukur dan disisi yang lain menjadi penyemangat tim PPID UBB untuk dapat mempertahankan ditahun depan dengan hasil nilai yang lebih baik karena keterbukaan informasi merupakan kebutuhan publik yang menjadi kewajiban badan publik termasuk UBB sebagai PTN. Terimakasih buat semua tim PPID UBB dan pelaksana atas kerjasamanya mendapatkan anugerah ini,” tutupnya.
Mewakili Wakil Presiden Republik Indonesia, Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan dalam sambutannya bahwa Indonesia harus memajukan demokrasi yang insklusif, adil dan akuntabel dengan mengutamakan kepentingan seluruh warga negara, memperkuat keragaman budaya serta mendorong akses informasi untuk mendukung keterbukaan informasi publik yang merupakan satu ciri dan sistem pemerintahan yang demokratis.
“Demokrasi yang berkembang di Indonesia memberi jaminan atas partisipasi publik dalam mengambil keputusan dalam hajat hidup orang banyaik. Akses informasi merupakan bagian penting dalam memastikan partisipasi publik,” ungkapnya.
Mahfud MD mengatakan, hak informasi harus diberikian kepada setiap orang dan setiap lembaga publik harus terbuka untuk memberikan informasi. Selain itu, dia berpesan kepada para peraih penghargaan kalau ada keputusan KIP tentang keterbukaan informasi ini supaya betul-betul diperhatikan
“Pengalaman saya ketika sebelum menjadi Menkopulhukam, saya banyak mendapat laporan bahwa masyarakat sulit mendapat akses informasi di institusi-institusi tertentu dengan alasan rahasia dan lain sebagainya. Padahal sudah ada ketentuan mana yang bersifat rahasia ataupun boleh diberikan informasinya,” pesannya.
Penanggungjawab (PJ) Monev Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro menyampaikan bahwa terjadi peningkatan signifikan terhadap pelaksanaan Anugerah Monev tahun 2022, karena terdapat 122 BP berhasil menjadi Informatif dari tujuh kategori badan publik (BP).
“Capaian BP Informatif sebanyak seratus duapuluh dua itu telah melampaui target rencana pembangunan jangka menengah nasional dari Bappenas, yakni sebanyak Sembilan puluh delapan BP Informatif,” katanya menjelaskan.
Menurutnya, pada 2021 sebanyak 84 BP Informatif kemudian Bappenas RI targetkan 98 BP Informatif di 2022, tapi target itu terlampaui jauh hingga 122 BP Informatif.
