Bagikan :
SONORABANGKA.ID - Adalah Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri kembali menegaskan aturan baku terhadap sepeda listrik bagi masyarakat umum, yakni terkait penggunaan dan jenis.
Penegasan ini lantaran fenomena anak di bawah umur yang menggunakan sepeda listrik kian marak, semakin sering dijumpai di jalanan umum kota-kota besar.
Irjen Pol Firman Shantyabudi, Kepala Korlantas Polri menjelaskan, situasi ini terlebih dahulu harus diruntut dari akar. Dia menyayangkan, cukup banyak orang tua yang menyediakan sepeda listrik untuk anak-anaknya.
“Anak-anak sekarang tidak dibolehkan pakai motor, kemudian pinjam motor orangtuanya, akhirnya (supaya tidak pinjam) malah dibelikan sepeda listrik dan turun ke jalan, begitulah situasinya,” ujar Firman kepada Kompas.com di Jakarta, Jumat (4/8/2023).
Dia menjelaskan kalau sejatinya, penggunaan sepeda listrik tidak boleh di jalanan umum yang bersatu dengan kendaraan lain.
“Sebaiknya pakai (sepeda listrik) itu di kompleks (perumahan) saja,” kata Firman.
Pada kesempatan yang sama, Brigjen Pol Yusri Yunus, Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri menjelaskan, sepeda listrik tidak boleh memiliki kecepatan di atas 35 kpj.
Menurutnya, kendaraan dengan kecepatan 35 Kpj ke atas harus memiliki surat identifikasi wajib, yakni STNK. Pengendara juga tidak boleh di bawah umur dan wajib memiliki SIM
“Harus di bawahnya, mungkin sekitar 20 Kpj. Kalau sudah 35 Kpj, untuk penggunaan di jalan raya wajib memiliki STNK dan SIM,” ujarnya.
Yusri menjelaskan, sejauh ini, aturan fundamental mengenai sepeda listrik diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan (kemenhub). Wewenang pihak Korlantas adalah dalam hal penertiban lalu lintas.
