Bagikan :
Karena itupula, Teddy menyebut butuh koordinasi lintas sektoral dalam persoalan pertambangan timah. Misalnya saja jika menyangkut aspek lingkungan maka akan ada dinas atau Kementerian Lingkungan Hidup jika tambangnya ada di darat, sedangkan di laut bertemu dengan Kementerian Kelautan.
"Belum lagi berkaitan dengan pemerintah daerah yang walaupun kewenangan pertambangan ini seperti kita tahu sebagian besar sudah diambil pusat, tapi kemudian lokasinya di daerah," kata Teddy.
"Sementara sejauh ini pusatnya seperti kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk turun langsung ke daerah atau dikarenakan strukturnya sehingga tidak bisa maksimal. Itu yang kemudian menjadi kelemahan dalam hal pengawasan tadi," tambahnya.
Teddy menegaskan kondisi pertambangan timah akan lebih baik jika ada penguatan kewenangan yang sifatnya lintas sektoral sehingga mencakup semua aspek.
Teddy mengungkapkan bahwa, salah satunya bisa diwujudkan dengan pembentukan Satgas khusus itu.
Namun syaratnya harus tercakup lintas sektoral, kalau tidak, ya sama saja.
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Babel Butuh Satgas Timah yang Payungi Lintas Sektoral, BRINST: Kalau Tidak, Akan Terus Begini, https://bangka.tribunnews.com/2023/09/29/babel-butuh-satgas-timah-yang-payungi-lintas-sektoral-brinst-kalau-tidak-akan-terus-begini.
