Bagikan :
SonoraBangka.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Beliadi meminta Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, begerak cepat terkait pembahasan lanjutan evaluasi APBD 2023, Jum'at (13/10/2023).
Hal ini diungkapkan Beliadi mengingat hingga kini setidaknya, sudah dua kali terdapat penundaan pembahasan lanjutan evaluasi APBD.
Diketahui ditundanya pembahasan lanjut APBD Perubahan 2023 dikarenakan belum turunnya hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, pasca APBD Perubahan 2023 diparipurna pada Agustus yang lalu.
"Iya penundaan pembahasan pertama yang dijadwalkan tersebut harusnya direspon oleh, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Bangka Belitung. Pembatalan yang pertama itu harusnya sudah mereka susul ke Kemendagri, bila perlu Pj Gubernurnya yang berangkat kesana," ujar Beliadi.
Dengan kondisi tersebut Beliadi menyayangkan, terkait penundaan pembahasan lanjutan evaluasi APBD Perubahan 2023 dibatalkan.
"Kalau kami dari DPRD Provinsi Bangka Belitung melihat, jangan mereka hanya menunggu. Harus gerak cepat dan jemput bola segera, ingat tahun 2023 masih tersisa tiga bulan lagi," katanya.
Sementara itu Beliadi mengatakan mengkhawatirkan terkait dampak, bila evaluasi APBD perubahan 2023 terus mengalami kemunduran jadwal.
Untuk itu, ia mendesak TAPD sudah dapat bergerak ke Kemendagri untuk menjemput hasil evaluasi APBD Perubahan 2023 Pemprov Babel.
"Kami mendesak TAPD dapat bergerak ke Kemendagri, karena kalau terus-menerus terlambat nanti serapan anggaran kita akan rendah. Kemudian berimbas juga dengan kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram, lalu pembayaran-pembayaran yang harus dibayar," ungkapnya.
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Hasil Evaluasi APBD Perubahan 2023 Tak Kunjung Didapat, Beliadi Minta PJ Gubernur ke Kemendagri, https://bangka.tribunnews.com/2023/10/13/hasil-evaluasi-apbd-perubahan-2023-tak-kunjung-didapat-beliadi-minta-pj-gubernur-ke-kemendagri.
