Bagikan :
“Uang tilang masuknya ke kas negara, nantinya bukti transfer ditunjukkan sebagai bukti mereka (pelanggar) sudah membayar denda,” ucapnya.
Menanggapi situasi ini, beberapa Pakar Hukum dan Pemerhati Transportasi Nasional mengajukan protes, serta menganjurkan supaya denda tilang uji emisi dinegasikan atau dikembalikan kepada masyarakat bersangkutan.
Ki Darmaningtyas, Pengamat Transportasi sekaligus Direktur Institut Studi Transportasi (Instran) menjelaskan, sanksi tilang seharusnya tidak diterapkan, karena kealpaan Lex Specialis alias dasar hukum khusus yang mengatur kebijakan ini
“Memang aturannya kan tidak ada, tidak jelas. Sekarang mereka (aparat) mau melakukan penilangan tapi tidak punya dasar, akhirnya dibuat-buat,” ucapnya kepada Kompas.com, Senin (6/11/2023).
Dia mengaku heran soal pemberlakuan tilang uji emisi yang terkesan buru-buru dan tidak matang, hingga akhirnya justru membebankan masyarakat.
“Saya enggak tahu kenapa baik Dishub ataupun Polisi itu melakukan kebijakan ini (tilang uji emisi). Ini seperti cerminan orang bingung,” ucapnya.
Terkait kealpaan regulasi, Dwi Putra Nugraha, Pakar Hukum Administrasi Negara (HAN) sekaligus ketua PUSAKA (Pusat Studi Konstitusi Administrasi Negara dan Antikorupsi) Universitas Pelita Harapan juga memberikan penuturan serupa.
“Aturan ini (tilang uji emisi) terkesan hanya main-main saja. Kasihan orang yang kena, bayar Rp 500.000 sampai totalnya Rp 44 juta,” ujarnya kepada Kompas.com.
Menurutnya, pihak aparat penyelenggara tilang, dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya, seharusnya mengedepankan diskresi saat menerapkan aturan. Termasuk dalam hal pengaturan tilang, baik itu terkait nominal ataupun ketentuan denda.
“Kalau situasinya seperti sekarang ini, kesannya justru kontra produktif. Masyarakat akan mengira aturan ini (tilang uji emisi) niatnya bagus, tapi ujungnya kok memeras rakyat?” kata dia.
Redaksi coba menghubungi Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, untuk meminta keterangan terkait kepastian uang hasil tilang uji emisi senilai Rp 44 juta yang sudah terkumpul sejak bulan September 2023.
Namun hingga artikel ini dinaikkan, Latif belum merespon Kompas.com dan memberikan klarifikasi akan hal ini.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pakar Hukum Anjurkan Denda Tilang Uji Emisi Dikembalikan", Klik untuk baca: https://otomotif.kompas.com/read/2023/11/06/124341515/pakar-hukum-anjurkan-denda-tilang-uji-emisi-dikembalikan?page=all#page2.
