Bagikan :
SonoraBangka.id - Hingga kini, pungutan di sekolah masih saja terjadi meski sudah dilarang oleh Kementerian Pendidikan.
Namun nyatanya pungutan terus terjadi mulai tingkat SD hingga SMA.
Meski menolak adanya pungutan, orangtua murid tak dapat berbuat banyak dan tak berani melapor karena takut anaknya akan bermasalah di sekolah.
Namun ada sebagian orangtua yang memberanikan diri untuk melapor karena sudah tidak wajar ada pungutan di sekolah sebab sudah ada larangan.
Hal ini pun sudah terpantau oleh Ombudsman RI perwakilan Provinsi Bangka Belitung (Babel).
Untuk mengatasi pungutan di sekolah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy menyebutkan, pihaknya sedang menyusun investigasi agar persoalan tersebut tidak terjadi terus menerus.
"Jadi sebenarnya (sekolah) tidak boleh memungut (iuran), tetapi yang terjadi praktek pungutan itu di luar ketentuan. Ini kemudian yang kita dorong, agar minimal bisa dikurangi," ujar Shulby Yozar, Selasa (5/12/2023).
Ia juga menyebutkan, dengan adanya investigasi tersebut diharapkan Ombudsman bisa menentukan tindakan korektif dan kongkret yang bisa direkomendasikan pada pemerintah daerah.
"Mudah-mudahan bisa kita lakukan segera investigasi ini dan kemudian kita sampaikan ke pemerintah daerah dalam hal ini," tambahnya.
Lebih lanjut, Shulby Yozar juga mencontohkan pungutan di sekolah yang dianggap melanggar ketentuan, apabila biaya yang diminta sudah ditentukan jumlah yang wajib dibayarkan.
"Misalnya alasannya untuk membangun pagar sekolah atau membeli perlengkapan di kelas. Padahal regulasi sudah membatasi, bahwa sumbangan yang diperbolehkan adalah sumbangan yang tidak ditentukan jumlahnya dan tidak ditentukan waktunya. Hal-hal teknis seperti ini masih banyak kita temui," jelasnya.
Laporan Infrastruktur Dominasi Aduan Selama 2023
Berdasarkan data Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung, pelaporan masyarakat di bidang infrastruktur menjadi aduan paling banyak sepanjang tahun 2023.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung Shulby Yozar Ariadhy mengatakan, hal tersebut bisa menjadi salah satu gambaran keresahan masyarakat, terkait kualitas pembagunan infrastruktur yang ada di Babel.
"Tapi terkadang kita juga menyadari bahwa kuantitas aduan (yang masuk ke Ombudsman) , tidak selalu menggambarkan persoalan pokok yang terjadi di suatu wilayah," Shulby Yozar, Selasa (5/12/2023).
Menurutnya, untuk menentukan permasalahan pokok yang terjadi di masyarakat, Ombudsman juga harus mempertimbangkan banyak prespektif dengan didukung beberapa variabel lain.
"Salah satunya terkait dengan bagimana laporan itu bisa masuk ke Ombudsman. Akan tetapi tentunya kita menginginkan substansi yang sudah di rekam selama 2023 ini menjadi perhatian kita bersama," tambanya.
Akan tetapi ia juga menyebutkan, setiap substansi aduan pelayanan publik selama 2023 yang sudah diterima Ombudsman diharapkan bisa menjadi perhatian semua pihak.
"Termasuk, apalagi kalau isu-isu itu terus berulang (setiap tahun). Tentunya itu tidak kita inginkan di dalam pelayanan publik kita," jelasnya.
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Masih Ada Pungutan di Sekolah, Ombudsman Babel Lakukan Investigas : Sekolah Tak Boleh Memungut Iuran, https://bangka.tribunnews.com/2023/12/06/masih-ada-pungutan-di-sekolah-ombudsman-babel-lakukan-investigas-sekolah-tak-boleh-memungut-iuran?page=all.
