Bagikan :
SonoraBangka.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung porsi kredit perbankan ke sektor UMKM yang masih terbilang rendah yakni hanya 21 persen. Ia ingin perbankan mempermudah persyaratan penyaluran kredit ke UMKM.
Ia menuturkan, Indonesia masih kalah dari negara lainnya, seperti China yang porsi penyaluran kredit UMKM-nya mencapai 65 persen, Jepang 65 persen, dan India 50 persen.
"Pembiayaan UMKM ini harus dipermudah. Karena kalau kita lihat penyaluran kredit perbankan ke UMKM ini baru 21 persen dari total kredit yang ada," ujarnya dalam acara pembukaan UMKM Expo Brilianpreneur 2023 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Kepala negara itu meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk berkoordinasi dengan pihak Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar terdapat regulasi yang mendukung kemudahan penyaluran kredit bagi UMKM.
Salah satu yang diminta Jokowi adalah semakin diperluasanya kredit tanpa agunan bagi pelaku UMKM. Menurut dia, tak semua pelaku UMKM memiliki aset untuk menjadi jaminan dalam pengajuan kredit.
"Jangan hanya melihat agunannya mana, agunannya mana. Dilihat juga dong prospeknya, enggak punya agunan, tapi prospeknya bagus, mestinya juga bisa diberikan kredit," kata Jokowi.
Padahal, lanjutnya, dengan mendapatkan akses pembiayaan akan membantu UMKM semakin berkembang, bahkan mencapai pasar global. Saat ini ekspor UMKM sendiri baru sebesar 15,7 persen, masih di bawah Singapura yang sebesar 41 persen dan Thailand sebesar 29 persen.
"Ini yang menjadi pekerjaan-pekerjaan besar kita," ucapnya.
Terkait arahan Jokowi tersebut, Menteri BUMN Erick mengatakan, pihaknya bersama Himpunan Bank Negara (Himbara), Kementerian Keuangan, BI dan OJK akan menyelaraskan regulasi yang mendukung kemudahan penyaluran ke UMKM.
"Peran dari pada kebijakan ini harus diselaraskan supaya ada kemudahan akses, terutama tadi kan Bapak Presiden bicara mengenai agungan dan prospek," kata dia.
