Bagikan :
SonoraBangka.ID - Nilai outstanding utang pemerintah kian meningkat setiap bulannya. Pada akhir November tahun 2023, posisi utang pemerintah telah menembus Rp 8.000 triliun.
Meskipun terus bertambah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai, posisi utang pemerintah masih aman. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan, nilai utang pemerintah tidak bisa hanya dilihat berdasarkan nominalnya saja.
"Tentu kita tidak sekadar melihat nominal, kalau kita melihat berbagai indikator portofolio utang kita, justru kinerja utang termasuk risiko utang kita lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," kata dia, dalam konferensi pers Realisasi APBN 2023, di Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Suminto membeberkan sejumlah indikator yang menunjukan utang pemerintah masih terjaga. Pertama, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang berada di level 38,11 persen pada November 2023.
Rasio tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rasio utang terhadap PDB periode Desember 2022, yakni sebesar 39,57 persen. Padahal, pada periode tersebut utang pemerintah berada di level Rp 7.554,2 triliun.
"Demikian juga turun dari puncak debt to GDP di tengah pandemi pada posisi Desember 2021 sebesar 40,7 persen," ujar Suminto.
Selain itu, utang pemerintah dinilai lebih terhindari dari risiko mata uang. Pasalnya, proporsi utang pemerintah dalam valuta asing (valas) kian menurun.
Suminto menyebutkan, sebelum pandemi Covid-19 merebak, atau pada 2019, proporsi utang dalam valas mencapai 37,9 persen dari total utang pemerintah. Namun, per November 2023 proporsinya tinggal 27,5 persen.
"Sehingga dari sisi currency risk lebih baik," kata dia.
Selain itu, jika dilihat berdasarkan risiko jangka waktu, rata-rata waktu tenor utang pemerintah diklaim panjang. Suminto bilang, rata-rata tenor utang pemerintah mencapai 8,1 tahun.
