Bagikan :
SonoraBangka.ID - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membayarkan dana kompensasi bahan bakar minyak (BBM) selama 2023 sebesar Rp 132,44 triliun (termasuk PPN) atau Rp 119,31 triliun (tidak termasuk PPN) kepada PT Pertamina (Persero).
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, pembayaran Rp 132,44 triliun tersebut merupakan pembayaran untuk dana kompensasi kuartal I-III 2023 sebesar Rp 82,73 triliun, tahun 2022 sebesar Rp 49,14 triliun, dan 2021 sebesar Rp 569 miliar.
Dana tersebut merupakan kompensasi selisih harga jual formula dan harga jual eceran di SPBU atas kegiatan penyaluran jenis BBM tertentu (JBT) Solar dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) Pertalite yang nilainya telah ditinjau oleh Inspektorat Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu).
"Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang telah mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina sampai dengan kuartal III 2023," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/1/2024).
Menurut Nicke, dana kompensasi tersebut sudah masuk ke kas perseroan. Pembayaran ini pun menjadi dukungan bagi Pertamina untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi, mendukung working capital serta memperbaiki rasio-rasio keuangan perusahaan.
Lebih lanjut, ia mengajak masyarakat untuk mendukung pemerintah yang telah memberikan BBM bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat, yakni dengan mengonsumsi JBT Solar dan JBKP Pertalite secara bijak.
Masyarakat juga diimbau untuk mulai mengonsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan sebagai salah satu bentuk dukungan kepada pemerintah, juga bentuk kepedulian terhadap lingkungan dengan turut mengurangi tingkat polusi udara.
"Pertamina akan terus berupaya untuk agar BBM bersubsidi secara optimal dikonsumsi oleh yang berhak," kata Nicke.
Adapun upaya-upaya tersebut antara lain penggunaan teknologi informasi untuk memantau pembelian BBM bersubsidi di SPBU-SPBU secara real time guna memastikan konsumen yang membeli adalah masyarakat yang berhak.
Pertama, pada program penguatan sarana dan fasilitas digitalisasi di SPBU. Hasilnya semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina, sehingga memudahkan monitoring dan pengawasan.
