Bahas Konfik Agraria, Pansus RTRWP Kep. Babel Temui Dirjen Penataan Ruang Kementrian ATR/BPN RI
Bahas Konfik Agraria, Pansus RTRWP Kep. Babel Temui Dirjen Penataan Ruang Kementrian ATR/BPN RI ( Humas DPRD Babel)

Bahas Konfik Agraria, Pansus RTRWP Kep. Babel Temui Dirjen Penataan Ruang Kementrian ATR/BPN RI

20 Juli 2024 12:46 WIB

"Silahkan saja pak dimasukkan di dalam pola tata ruangnya seperti apa," tegasnya.

Terkait tumpang tindih izin adalah hal yang lumrah dan bisa terjadi. Dimana di dalam sebuah areal/zona terdapat 2 perizinan yang bebeda, seperti izin perkebunan dan satunya lagi izin pertambangan.

Perlu diketahui bahwa perizinan lebih kepada penggunaan dan pemanfaatan bukan kepada kepemilikan ataupun penguasaan hak atas tanah.

"Hal ini bisa saja terjadi karena adanya potensi-potensi yang mana dalam sebuah perkebunan didalamnya terdapat potensi pertambangan," ucapnya.

"Tetapi hal tersebut (pemegang izin) tidak serta merta dapat melakukan usaha perkebunan/pertambangan di sebuah wilayah tanpa adanya persetujuan dari pemilik hak atas tanah. Karena hak kepemilikan/penguasaan atas tanah adalah dua hal yang berbeda," tutupnya.

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
101.1 fm
103.5 fm
105.9 fm
94.4 fm