Bagikan :
"Intinya kalau kapal isap masih keluar limbah, kami minta untuk cabut SPK KIP PT Timah di Matras," jelasnya.
Edo, Ketua BPD Desa Mapur menyampaikan keadaan masyarakat Tuing yang menyatakan masyarakat di sana telah turun-menurun berprofesi sebagai nelayan. Tetapi sekarang telah rusak akibat penambangan, ditambah saat ini masyarakat sedang mengembangkan pariwisata melalui snorkling dengan wisata karang yang indah.
"Sapepun ge ngamuk kalo renceng nasik kami diganggu (siapapun bisa mengamuk jika periuk nasinya diganggu)," jelasnya.
Merespon hal tersebut, Kapolda Babel, Anang Syarif Hidayat langsung menghubungi Kapolres Bangka agar hari ini melakukan pengecekan bersama, terkait masih adanya aktivitas penambangan ilegal di lokasi tersebut. Karena sebelumnya hari Sabtu (10/4/2021) dirinya bersama Gubernur Babel dan Danrem 045 sudah terbang mengecek, dan lokasi sudah bersih.
"Saya ini komando, kalau kapolda ngomong A, kapolres sampai kapolsek harus A," tegasnya.
Pada prinsipnya, Polri menjaga kamtibnas dengan baik. Oleh karena itu Kapolda Anang berharap untuk menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan tanpa kekerasan.
Sementara, Direktur Operasi dan Produksi PT Timah, Agung Pratama mengatakan, pihaknya terbuka kepada siapapun yang memprotes terkait aktivitas pertambangan, dibuktikan saat PT Timah menjadi tuan rumah audiensi ini.
"Akan tetapi jangan hentikan Kapal Isap Produksi (KIP) karena ada 6.500 karyawan yang menggantungkan hidupnya dari sana pula," jelasnya.
Pihaknya menegaskan, hanya menjalankan tugas negara sesuai undang-undang, jika ada pihak yang berkeberatan tunggu IUP (Izin Usaha Pertambangan) berakhir pada tahun 2025.
Dikarenakan tidak menemui kata sepakat antara nelayan Matras serta Tanjung Kelabat dan PT Timah, gubernur memutuskan agar dalam waktu dekat diadakan rapat lanjutan antar kedua belah pihak untuk mencapai kata mufakat.
