SonoraBangka.id - Gubernur Babel Erzaldi Rosman mengatakan dengan luas daratan hanya 20% dari luas wilayah, ditambah 1/3 luas daratan merupakan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) menjadi tantangan yang harus di hadapi jajaran Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov. Babel).
"Belum lagi, aturan Pemerintah Pusat yang memperbolehkan IUP Pertambangan beroperasi di kawasan tepi laut, sehingga di mana lagi ruang untuk nelayan melaut," tegasnya belum lama ini.
Oleh karenanya, ia menilai peran IAP yang di dalamnya beranggotakan lulusan sarjana teknik planologi yang ahli di bidang perencanaan sebuah kota sangatlah penting, khususnya untuk Negeri Serumpun Sebalai yakni dalam mengintegrasikan aturan dalam Perda RTRW dengan RZWP3K.
Gubernur berharap IAP sebagai dasar untuk memberikan masukan kepada seluruh stakeholder, terkhusus kepada kepala daerah, DPRD, dan masyarakat. Itu semua akan memberikan warna tersendiri sehingga pembangunan tak terkotak-kotak, namun saling terkoneksi.
"Tantangan IAP Babel yakni bagaimana mengintegrasikan RTRWP terhadap RZWP3K yang harus diwujudkan dalam suatu konsep yang baik dan benar, agar lebih komprehensif, berkolerasi, dan terkoneksi," jelasnya.
"Sehingga IAP tak hanya mengurus sertifikasi saja, namun kehadiran IAP harus memberikan kontribusi yang besar untuk pembangunan pengembangan di Babel," lanjutnya.
Menurut gubernur, tanpa perencanaan yang matang pembangunan ini akan carut marut alias tanpa arah. Ia mencontohkan pelaksanaan konstruksi saluran yang sering dibongkar akibat carut marutnya kegiatan pemasangan baik itu kabel PLN, pipa PDAM, kabel fiber optik, dan lain sebagainya.
"Janganlah kita terus berbongkar-bongkar, mau pasang kabel PLN dibongkar, pasang pipa PDAM dibongkar lagi, kabel fiber obtik, dibongkar lagi. Kapan mau rapinya? Berapa uang negara yang dikeluarkan untuk itu," ujarnya.
Inilah peran IAP yang dimaksud dengan memberikan masukan perencanaan yang baik sewaktu proses pelebaran jalan dengan sudah mempersiapkan ruangan untuk menaruh kabel dan utilitas lainnya.
Dengan keterlibatan IAP yang diminta Presiden RI, Joko Widodo untuk memberikan masukan dalam perencaanan tata kota dalam pemindahan Ibu Kota RI, hal itu merupakan contoh peran keterlibatan ahli planologi kita yang memberikan sumbangsih bagi negeri Indonesia.