Bagikan :
SonoraBangka.id - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Wagub Babel), Abdul Fatah saat membuka Kegiatan Workshop Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) bersama perwakilan Pemerintah Daerah se-Babel beberapa waktu lalu mengatakan aplikasi Siswaskeudes diharapkan dapat menjamin penggunaan anggaran dana desa secara akuntabel, efektif dan efisien yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat.
Dikatakannya, saat ini desa menempati strata yang teramat penting dalam proses pembangunan nasional. Desa tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek pembangunan.
“Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden RI, bahwa pembangunan pedesaan merupakan bagian yang penting dari pembangunan nasional, mengingat wilayah pedesaan di Indonesia masih dominan. Maka dari itu, pembangunan desa kini menjadi prioritas pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa. Desa diberi keleluasaan untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, melaporkan serta mempertanggungjawabkan sendiri pembangunannya. Ada kewenangan lebih kepada pemerintah desa untuk membangun sesuai kebutuhan lokal,“ jelasnya.
Kewenangan tersebut dikatakannya tidak hanya merubah paradigma bahwa kini, seluruh penyelenggara pemerintahan desa dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk Pelaksanan Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
“Namun, hal tersebut memunculkan persoalan baru, yakni terbatas dan lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki perangkat desa. Anggaran dana desa yang besar dan permasalahan aset yang masih kerap terjadi, tentunya memerlukan kecakapan kompetensi SDM yang memadai,” ungkap wagub Abdul Fatah.
“Kebijakan dan inovasi penting dilakukan untuk mengatasi persoalan tersebut, untuk itu, BPKP bersama Kemendagri meluncurkan aplikasi Siswaskeudes dan Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) untuk digunakan di seluruh pemerintahan desa di Babel. Siswaskeudes ini akan mempermudah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa sedangkan SisKeuDes digunakan oleh perangkat desa untuk menginput pengelolaan anggaran desa secara digital,” tambahnya.
Disamping itu, untuk mengawal akuntabilitas pemerintahan desa menurutnya harus dilakukan secara bersama-sama dan saling berkolaborasi, tidak bisa sendiri-sendiri karena ini merupakan pertaruhan yang besar. Serta adanya komitmen bersama untuk mendeteksi sejak dini permasalahan dan merumuskan solusi nyata.
“Maka, akuntabilitas penggunaan anggaran desa akan terjaga dan manfaatnya betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Untuk itu, kita semua harus proaktif,“ tegas wagub.
