Bagikan :
SonoraBangka.ID - Dari tiga perjumpaan dengan Presiden Jokowi, selalu dua hal yang disampaikan Jack Ma – ketika belum di-lockdown – untuk diperhatikan, soal logistik dan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah).
Logistik masalah besar di negara 17.000 pulau ini, sementara UMKM kegiatan ekonomi yang tumbuh pesat dan perlu dijadikan subyek, bukan obyek. Biaya logistik Indonesia sekitar 23 persen dari harga jual produk, dengan matra darat sebagai pemakan terbanyak.
Di Jerman, perusahaan semacam PT Pos Indonesia tidak lagi menjalani bisnis legacy-nya, tetapi bertransformasi menjadi pemegang saham Federal Express (Fedex), perusahaan logistik dunia.
Sejak awal abad lalu, pos masuk dalam satu kesatuan, Pos, Telepon dan Telegraf (PTT). Telegraf sudah musnah, telepon kabel bermetamorfosa jadi nirkabel terus ke teknologi digital yang lebih ke layanan data kapasitas besar.
Memilih UMKM kata Jack Ma, masuk akal ketika industri dan perdagangan makin loyo, apalagi ketika terkena pandemi. Teknologi berubah, membawa perkembangan ekonomi digital yang memaksa perilaku orang berubah total, yang tidak mau berubah kemudian tumbang, misalnya media cetak.
Korporasi yang berbasis ekstraktif justru saat ini yang bisa hidup dan berkembang. Misalnya kesehatan (farmasi), pertanian, industri rumah tangga, kuliner, sementara yang tidak bersumber dari sumber daya alam itu berguguran kalau tidak segera bertransformasi.
Jack Ma mencontohkan UMKM di China yang berkembang karena memanfaatkan teknologi digital. Tukang bunga atau warung kaki lima tidak mau lagi menerima pembayaran tunai, semua transaksi digital, juga turisnya ketika berada di luar negerinya.
Sayangnya tidak semua UMKM Indonesa didukung teknologi digital karena tidak meratanya layanan digital akibat minimnya kemampuan operator membangun.
Padahal operator telko berperan vital menyediakan jaringan internet cepat, yang mempercepat dan meningkatkan laju pertumbuhan UMKM dan berdampak langsung terhadap kenaikan perekonomian sekitar dan nasional.
Hal itu bisa terjadi jika operator memiliki kapasitas untuk membangun jaringan ke seluruh Nusantara, yang didapat dari struktur finansial mereka. Semua operator sejatinya bisa mencapai kapabilitas itu, syaratnya, harus keluar dari perang tarif.
