Kunjungan Komisi I DPRD Babel silaturrahmi sekaligus berkoordinasi dengan Pemkab Bangka terkait batas wilayah antar kota/kabupaten di Babel, Rabu (23/03/2022).
Kunjungan Komisi I DPRD Babel silaturrahmi sekaligus berkoordinasi dengan Pemkab Bangka terkait batas wilayah antar kota/kabupaten di Babel, Rabu (23/03/2022). ( Ist/ DPRD Babel)

Komisi I DPRD Babel: Tahun Depan, Seluruh Tapal Batas Wilayah di Babel Harus Menjadi PBU

25 Maret 2022 09:47 WIB
SONORABANGKA.ID - Komisi I DPRD Kepulauan Bangka Belitung melakukan kunjungan silaturrahmi sekaligus berkoordinasi dengan Pemkab Bangka terkait batas wilayah antar kota/kabupaten di Babel, Senin (23/03/2022).
 
Bertempat di ruang rapat kantor Bupati Kabupaten Bangka, Wakil Ketua Komisi I DPRD Babel,
 
Yoga Nursiwan menyebutkan bila kunjungan silaturahmi ini bertujuan untuk menggali sejumlah informasi terkait isu-isu patok kewilayahan.
 
"Tujuan kita bersilaturahmi, mencari informasi dan melihat bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan di wilayah perbatasan, seperti pada saat mereka mengurus administrasi," kata Yoga.
 
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan segala persoalan yang timbul terkait batas-batas wilayah menjadi jelas dan seluruh patok kewilayahan di Babel dapat segera beralih menjadi Pilar Batas Utama (PBU).
 
"Harapan Komisi I, terkait hal ini apakah bisa kita duduk bersama ?. Harus semuanya bersepakat terhadap hal-hal yang fundamental. Tahun depan diharapkan semuanya yang berpatok ini dapat menjadi PBU," kata Nico Palamonia Utama, Anggota Komisi I DPRD Babel.
 
Masih dalam kesempatan yang sama, pria yang juga akrab disapa Bang Nico ini meneruskan,
 
"Bahwa masyarakat harus paham benar terkait batas ini. Selama patok (wilayah)_nya jelas maka tidak akan timbul masalah, tetapi jika nanti di masa depan muncul daerah otonom baru, jika tidak ada patokan jelas, maka akan menimbulkan masalah," terangnya.
 
Sementara itu, Rustamsyah, Anggota Komisi I lainnya yang juga turut hadir dalam rapat koordinasi ini meminta pemerintah agar meningkat sosialisasi. Pun' dirinya mengilustrasikan permasalahan tapal batas ini ibarat cerita berjudul "seruas jalan sengketa".
 
"Sebut saja ada sepotong jalan yang berbatasan dengan dua wilayah. Satu bagian nya di rehab pemerintah, sedangkan satu bagian lain nya nggak. Itu, nanti berpotensi konflik di masyarakat. Makanya kita perlu berkoordinasi," tuturnya.
 
Dalam rapat koordinasi dengan Pemkab Bangka ini, rombongan Komisi I DPRD Kepulauan Bangka Belitung di sambut oleh Staf Ahli Bidang Politik dan Pemerintahan Kabupaten Bangka, Ibu Restu Neni beserta staf serta didampingi Biro Pemerintahan Provinsi Babel.

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
101.1 fm
103.5 fm
105.9 fm
94.4 fm