SONORABANGKA.ID - Anjloknya harga harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang dinilai telah memberatkan para petani serta kesulitan ekspor yang dihadapi pengusaha minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Terkait hal itu, DPRD Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pengusaha dan asosiasi petani kelapa sawit di ruang Badan Musyawarah DPRD, Senin, (11/7/2022).
Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk mengetahui penyebab menurun nya harga TBS serta mencari solusi bersama sehingga ketimpangan harga di tingkat petani dapat diminimalisir dan kesulitan pengusaha dalam mendapatkan kapal serta mengosongkan tangki penampungan teratasi.
"Terkait TBS kelapa sawit yang harganya terus menurun, kendala sudah disampaikan. Paling utama karena disetop ekspor kemarin. Kita tidak menyalahkan siapapun. Karena semua kondisi kita saat ini, dalam kondisi serba salah. Tetapi dalam waktu dekat, kami pimpinan bersama seluruh anggota GAPKI dan APKASINDO bergerak bersama. Kami mengharapkan masyarakat tenang dan tidak panik," ujar Muhammad Amin.
Wakil Ketua DPRD Babel ini merasa khawatir kisruh harga sawit ini akan menciptakan efek domino dan berdampak ke sektor lain.
"DPRD Khawatir, turun drastisnya harga tandan buah segar dapat berpengaruh terhadap keamanan Babel. Kalau harga seperti ini terus berlanjut lama, ini akan berdampak bukan lagi ke pertumbuhan ekonomi saja, tetapi rawan keamanan yang kita takutkan," terangnya.
Dalam RDP bersama mitra Dinas, Asosiasi Petani Sawit Indonesia (APKASINDO), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), DPRD melalui Komisi II akan bersurat, memutuskan bersama-sama stake holder lainnya untuk menghadap pemerintah pusat.
"DPRD Babel juga akan membicarakan hal ini ke Gubernur dan seluruh unsur Forkompimda, langkah ini harus cepat, tidak boleh menunggu, resikonya akan tinggi baik pengusaha atau petani," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Sawit Indonesia (APKASINDO), mengharapkan agar harga TBS dapat segera berubah secepatnya.
"Kami mengharapkan agar harga TBS ini dapat berubah dengan secepatnya, jika tidak berubah maka petani sawit ini akan beralih dan banyak pengangguran," ungkap Sahuruddin.
Turut hadir dalam RDP ini, Ketua Komisi II, Agung Setiawan, Sekretaris Komisi II, Hendryansen, beserta Anggota Komisi II, diantaranya Toni Purnama, Toni Mukti, Mansah, Jawarno dan Harianto. Serta mitra Dinas terkait bersama Ketua GAPKI, Datuk H. Ramli Sutanegara.
