Bagikan :
SonoraBangka.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia memberikan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima kali berturut-turut.
Penghargaan tersebut diberikan secara simbolis oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati ke pemerintah kota dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022.
Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil, mengemukakan, keberhasilan pihaknya dalam meraih predikat WTP lima kali secara berturut-turut, tak lepas dari hasil kerja keras seluruh jajaran.
“Pastinya senang kami dapat yang kelima kali WTP berturut-turut dan baru kali ini,” kata lelaki yang akrab disapa Molen ini kepada Bangkapos.com, Kamis (22/9/2022) malam.
Molen menyampaikan, penghargaan yang diraih Kota Pangkalpinang merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi dari seluruh jajaran untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penghargaan ini akan semakin menambah motivasi untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Pihaknya akan terus berupaya menjalankan kewajiban dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Opini WTP merupakan sebuah kepatutan selaku pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, semoga kami tidak lekas jemawa. Justru kami akan tetap semangat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi,” ucap Molen.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Radmida Dawam, mengatakan, penghargaan tersebut akan terus memacu jajaran pemerintah kota untuk bekerja dan berkinerja baik dalam segala hal, khususnya dalam penatakelolaan dan pelaksana keuangan daerah. Opini WTP diterima sejak tahun 2017 - 2021.
“Ini adalah kerja keras dari semua, Pak Wali Kota, hingga perangkat daerah yang sudah menunjukkan bahwa kita berupaya terus untuk bekerja sesuai dengan aturan,” kata dia kepada Bangkapos.com usai mengikuti rapat secara virtual di Smart Room Center Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (22/9/2022).
Radmida mengatakan, pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud mengimplementasikan program nyata demi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan mengoptimalkan segala potensi.
Diraihnya opini WTP dan penghargaan dari Kemenkeu, merupakan wujud dari komitmen dan tekad setiap jajaran di Pemerintah Kota Pangkalpinang. Baik kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hingga para pegawainya, yang senantiasa menggunakan anggaran negara secara baik, transparan, dan akuntabel.
“Laporan keuangan ini memang ada di Sekretaris Daerah ketuanya, Badan Keuangan Daerah (Bakeuda, red), Inspektorat memiliki peran penting,” terang Radmida.
Memang, lanjutnya, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang saat ini masih menunggu untuk dikerjakan supaya agar tetap memperoleh opini WTP. Mulai dari penataan aset hingga pelaksanaan dan penggunaan anggaran yang belum optimal.
Maka dari itu, pihaknya mulai mempersiapkan penataan laporan, aset, dan akuntansi untuk meraih WTP pada tahun 2022 ini. Dengan kerja keras sebagian aset sudah tertata dengan baik.
“Pelaksanaan administrasi semua pelaksanaan, penganggaran penggunaan keuangan kita sudah ikut aturan dan Alhamdulillah sudah baik. Sebelum tahun 2017 Pangkalpinang belum pernah mendapat WTP,” ucapnya.
Walaupun demikian, kata sSekda, ke depan, selain meraih opini WTP, akuntabilitas penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah yang baik juga dapat terwujud.
Pihaknya juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh perangkat daerah serta seluruh stakeholder, yang telah mendukung tercapainya WTP.
Karena dengan daerah yang mendapatkan WTP lima kali berturut-turut biasanya mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat. Yakni dana insentif daerah atau (DID) yang dapat mendukung anggaran untuk pembangunan di Pangkalpinang.
“Alhamdulillah Pak Wali Kota memang memiliki perhatian untuk hal ini. Ini adalah kerja dan kemenangan bersama. Kita terus optimis mendapat WTP lebih berkualitas, ini untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah,” imbuh Radmida.
Ada Peningkatan Daerah Raih Opini WTP
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya. Untuk pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau ada 500 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP.
Sedangkan untuk yang pusat, ada 83 dari 87 kementerian dan lembaga yang mendapatkan WTP. Dia mengatakan, hal itu bukanlah suatu pencapaian yang biasa, karena setelah dua tahun dihadapkan pandemi Covid-19, akhirnya kembali bertemu
“Alhamdulillah hari ini saja kita bertemu di dalam ruangan ini, menandakan pembeda dari dua tahun berturut-turut kita dihadapkan pandemi,” ujar dia dalam acara Rakernas Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (22/9/2022).
Sri Mulyani menjelaskan, jika melihat perjalanan Indonesia di dalam membangun tata kelola keuangan negara dan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab dan tentu berharap tidak hanya sekadar dari sisi status hasil audit BPK-nya WTP.
Namun, yang sama penting bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat bagi instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang dihadapi bangsa.
Selain itu, juga tetap menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara baik di APBN maupun APBD.
“Saya ingin menyampaikan terima kasih, karena dalam suasana yang sangat tidak biasa, tapi tetap mengedepankan aspek akuntabilitas, penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab, meskipun tantangannya sangat luar biasa,” kata dia.
Dalam dua tahun terakhir, pemerintah memiliki program khusus untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi banyak sekali keuangan negara, baik APBN maupun APBD menjadi andalan utama untuk mengatasi persoalan tersebut.
Di bidang kesehatan, imbuhnya, item atau pengeluaran-pengeluarannya sangat beragam.
“Jadi saya juga sangat senang bahwa dari instansi-instansi yang memegang peranan penting juga tetap mengedepankan akuntabilitas,” tutur Sri Mulyani.
Ditambah lagi virus yang terus bermutasi, sehingga sering kemudian dampak dan akibatnya bagi masyarakat sangat tidak bisa diprediksi.
Sri Mulyani menambahkan, sering harus mengubah anggaran secara cepat karena APBN atau APBD menjadi instrumen yang luar biasa, countercyclical, dan harus melindungi masyarakat.
Perubahan-perubahan itu, kata dia, harus cepat dan responsif terhadap situasi yang dihadapi, namun tetap akuntabel itu adalah suatu kombinasi yang tidak mudah.
Sri Mulyani bisa melihat di hampir semua titik pengambilan keputusan, bahkan sampai mengundang aparat penegak hukum untuk melihat sendiri prosesnya.
“Sehingga ingin ditunjukkan bahwa niat baiknya itu terlihat, terbukti, karena salah satu yang dianggap sebagai korupsi adalah mens rea-nya, niatnya itu tidak baik,” ucap dia.
Selain itu, semuanya juga masih didampingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena semua paham bahwa pada saat mengambil keputusan setahun kemudian itu diaudit suasananya berbeda. Hal itu sering menimbulkan pandangan antara auditor dengan auditee.
Namun, hal itu menggambarkan bahwa Indonesia bersama-sama melihat ancaman kepada bangsa untuk meresponsnya secara bertanggung jawab meskipun dengan tugas dan peran yang berbeda.
“Ada yang sebagai eksekutor, ada yang sebagai policy maker, ada yang sebagai pembayar kepada masyarakat entah itu membayar kepada rumah sakit, tenaga kesehatan, maupun dalam pembayaran untuk bantuan sosial yang luar biasa,” ujarnya.
Selamat ya buat pemerintah kota Pangkalpinang!
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Pangkalpinang Raih Opini WTP Lima Kali dan Dapat Penghargaan dari Menkeu, Molen Tak Mau Jemawa, https://bangka.tribunnews.com/2022/09/22/pangkalpinang-raih-opini-wtp-lima-kali-dan-dapat-penghargaan-dari-menkeu-molen-tak-mau-jemawa?page=all.
