SONORABANGKA.ID - Dua dermaga (Barat & Timur) yang terletak di Desa Buku Limau Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) merupakan urat nadi utama kehidupan masyarakat di desa tersebut.

 

Selain sebagai tempat tambat perahu untuk nelayan melaut, yang menjadi sumber utama mata pencaharian mereka juga untuk keterhubungan warga masyarakat Desa Buku Limau yang terdiri dari beberapa pulau terpisah, dengan masyarakat luar.

 

Dalam kunjungan ke daerah itu, Senin pagi (26/06/2023) Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Beliadi sebagai putra daerah Belitung Timur merasa turut bertanggung jawab atas kemajuan di tanah kelahirannya.

 

"Selaku warga Belitung Timur dan sudah menjadi tanggungjawab saya sebagai wakil masyarakat di DPRD Babel untuk memberikan perhatian bagi desa Buku Limau ini, seperti yang kita lihat hari ini perbaikan Dermaga Barat dan Timur ini sudah harus kita prioritaskan,”ujar Beliadi.

 

Peninjauan kali ini juga turut menghadirkan Pejabat teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan kepala desa Buku Limau guna mengkalkulasikan keperluan anggaran yang diperlukan serta alternatif solusi untuk tindak lanjutnya.

 

"Saya akan mengawal dari perencanaan sampai penganggaran. Agar masuk dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023. Saya juga akan ikut melakukan pengawasan pelaksanaan perbaikan kedua dermaga ini, dalam menjalankan fungsi pengawasan,” sambungnya.

 

Dijelaskan kepala desa Buku Limau, Muhlisin bahwa Dermaga Barat dengan panjang lebih kurang 270 meter, dibangun pada tahun 2001.

 

Dimana kondisinya saat ini sudah mengalami kerusakan yang cukup parah, karena faktor usia.

 

Faktor abrasi dan gelombang laut juga mengakibatkan 25 tiang penyangga dermaga rusak dan beberapa bagian jembatan yang terputus sepanjang 16 meter, saat ini di ganti dengan kayu. Serta ada penurunan di hampir sepanjang jembatan, sehingga menjadi tidak maksimal dalam pemanfaatannya.

 

"Saat musim gelombang besar, dermaga ini hampir tidak bisa digunakan. Akibatnya mengganggu aktifitas kehidupan masyarakat serta perekonomian warga," tukas Muhlisin.