Bagikan :
SonoraBangka.id - Herman Suhadi selaku Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akhirnya angkat bicara soal polemik PJ Gubernur Kep. Bangka Belitung.
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) menganggarkan dana Rp90 juta per bulan atau Rp1 miliar lebih setahun, untuk membayar honorarium 10 staf khusus Gubernur Babel.
Honorarium itu mulai Rp5 juta hingga Rp12,5 juta, sesuai bidang yang dijabat staf khusus.
Namun sepertinya politisi PDI Perjuangan asal Kabupaten Bangka ini tak mempermasalahkan keberadaan Staf Khusus PJ Gubernur Kep. Bangka Belitung tersebut.
Ia mengatakan dari periode sebelumnya, staf khusus gubernur ini sudah ada. Entah mengapa pada periode PJ Gubernur Babel, Suganda saja yang dipermasalahkan.
"Stafsus dari gubernur terdahulu ada stafsus. Hanya pada Pj ini, agak dimasalahkan. Coba lihat benar tidak, dari mulai gubernur dahulu sudah ada stafsus. Tidak pernah lapor ke kami. Hanya saran agar (stafsus) bermanfaat dan mendukung kinerja Provinsi Babel," ujarnya.
Herman mengakui bila pengangkatan Staf Khusus tersebut, PJ Gubernur Babel, Suganda tidak pernah berkoordinasi dengan DPRD Babel.
Karenanya Herman sendiri sulit mengomentarinya. Tetapi karena sudah dianggkat, ia berharap agar Staf Khusus ini bisa bekerja dengan baik membantu PJ Gubernur.
"Di Pemprov ada Baperjakat dan sebagainya, tetapi tidak pernah koordinasi ke kami tentang itu. Jadi sulit saya mengomentari itu. Tetapi bekerjalah dengan baik, bisa membantu gubernur. Sehingga kinerja kita semua di Provinsi Babel akan menjadi lebih baik, ketika dipimpin stafsus yang baik juga," kata Herman kepada Bangkapos.com, Rabu (16/8/2023) di kantor DPRD Babel.
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi juga tak mempersoalkan terkait pengangkatan Staf Khusus PJ Gubernur Babel.
