Bagikan :
SonoraBangka.id - Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terbaru, nomor 65/PUU-XXI/2023 yang mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye.
Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Ariandi A Zulkarnain, memberikan analisa terkait putusan MK terbaru tersebut.
Ia mengatakan, persoalan ini dimulai, pada pasal 20 ayat 1 huruf A Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
Di sana dijelaskan adanya larangan, untuk menyelenggarakan kampanye dibeberapa tempat.
"Seperti tempat ibadah, fasilitas pemerintah, kemudian fasilitas pendidikan. Namun terjadi ambiguitas terhadap Undang-undang tersebut. Ketika adanya gugatan ke MK dan sebagaian dikabulkan oleh MK. Adanya izin diberikan ke dua lembaga yakni lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan dengan syarat tertentu," kata Ariandi kepada Bangkapos.com, Rabu (23/8/2023).
Ia menambahkan, kemudian persoalan ini muncul dan harus melihat dalam dua konteks, pertama konteks substansial dan konteks prosedural.
Mulai dari subtansi terhadap pendidikan politik menjadi penting, untuk kemudian diatur kembali, ditata ulang melalui putusan putusan dan regulasi yang kuat.
"Salah satunya nanti tugas penyelenggara pemilu yakni KPU untuk menbuat aturan teknis. Bagaimana dan seperti apa penyelenggaraan di tingkat fasilitas pendidikan dan pemerintah bisa dijalankan," katanya.
"Karena di sana masih terdapat partisan yang di anggap netral, yakni ASN, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan di dalam dua lembaga tadi. Ini menjadi tugas bagi KPU untuk menata ulang persoalan terkait bagaimna melihat subtansi ini seperti apa," lanjutnya.
Selanjutnya, untuk persoalan prosedural, dikatakan Ariandi, bicara mengenai mekanisme, apa saja menjadi larangan dan apa saja yang kemudian tidak dilarang.
