Bagikan :
Lebih jauh, disampaikan Beliadi sudah banyak fakta dan data yang telah mereka temukan untuk dapat dijadikan dasar dan kajian dalam mengambil, tindakan dan rekomendasi.
"Tetapi belum boleh kami buka ke publik. Karena ternyata carut marut kawajiban ini memang dibiarkan selama ini, oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan," katanya.
Terkait adanya konflik dan persoalan hukum
antara masyarakat dengan PT Foresta, dikatakan Beliadi, pihaknya tidak mengintervensi.
Namun, pihaknya akan merekomendasikan dan eksekusi sesuai aturan.
"Selanjutnya terkait peristiwa ada perusakan saat demo kami dapat informasi pihak pengacara sudah ada langkah hukum untuk mereka.
Karena ini ranah hukum kami menunggu kabar dari para kuasa hukum. Kami tidak bisa mengintervensi penegakan hukum, kami cuma bisa menuntut hak-hak masyarakat yang tidak diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat," ujarnya.
Sebelumnya, dikatakan Beliadi Pansus DPRD Bangka Belitung sudah pernah menawarkan damai dengan PT Foresta namun ditolak oleh pihak perusahaan.
"Mereka tolak, dengan mereka menolak kami pun akan tegakkan aturan sepenuhnya terhadap PT tersebut. Yang kami temukan banyak masalah dan pelanggaran dalam penerbitan izin mereka dan kewajiban izin mereka," tegas Beliadi.
Diundang ke DPRD Bangka Belitung
Sebelumnya, DPRD Bangka Belitung, melaksanakan rapat tertutup dengan sejumlah instansi terkait, berkaitan dengan persoalan di PT. Foresta Lestari Dwikarya.
