Bagikan :
“Saya akan pergi setelah memberikan ini (hadiah),ini kan kebebasan berpedapat, kami cuma mau ngasih ini (hadiah) loh, kami tidak ngapa-ngapain, beliau (Anwar Usman) jauh-jauh dari Jakarta perlu juga oleh-oleh dari mahasiswa, izin yah, inidoang,” ujar Andi Firdaus.
Tapi sekali lagi niatanAndi Firdaus memberikan
hadiah kepada Ketua MK Anwar Usman tidak diperbolehkan oleh pihak Kam-pus UBB.
Tak menghalang-halangi
Pihak UBB, melalui Koordinator Bagian Humas danKerjasama UBB, Agus Susanto menanggapi bahwaaksi mahasiswa menyampaikan aspirasi digelar di luar arena acara, tidak di dalam
ruangan gedung rektorat.
“Karena kami memangingin memastikan kuliah
umum professorship tidak terganggu sampai selesai. Ini adalah kegiatan akademik dan pembelajaran, sudah terjadwal lama. Kami memastikan proses pembelajaran tidak ter-ganggu, dan pesertanyamemang terbatas untukmahasiswa fakultas hukum sesuai bidang keilmuannya. Itupun tidak semua mahasiswa hukumbisa ikut karena kapasitas ruangannya terbatas,” ujar Agus via whatsApp, Jumat(20/10) malam sekitarpukul 19.31 WIB.
Agus juga mengaku, tidak ada niatan menghalang-halangi wartawan mewawancarai Ketua MK.
Terlebih pengamanan terhadap Ketua MK berlaku standard protokol lembaga tinggi negara.
“Soal sempat terdorong itu karena memang tadi
situasinya ramai sekali dipintu keluar, dan akhirnya Ketua MK kan berkenan
wawancara. Kalau pengamanan itu pasti standard dari pihak protokol lembaga tinggi negara,” jelasnya.
Menuai polemik
Diketahui MK telahmengabulkan gugatan No-mor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu.
Pada pokoknya, mereka yang berusia di bawah 40 tahuntapi pernah menjabat kepala daerah bisa menjadi Ca-pres) atau Cawapres) di Pil-pres 2024.
Putusan MK inipun memicu polemik dan menjadi bola panas.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara bereak-si keras atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan calon waakil presiden dengan menggelar aksi demontrasi di kawasan PatungKuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, padaJumat (20/10).
Koordinator Pusat BEM Nusantara Ahmad Supardi menilai putusan MKtersebut menjadi jalanmenuju politik dinasti lewat putusan sidang dalam gugatan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7Tahun 2017 tentang Pemilu.
BEM Nusantara punmemberikan catatan hi-
tam kepada MK di era Presiden Jokowi.
“Kami melakukan de-monstrasi pada 18 Oktober sebagai bentuk keresahan kami yang kemudian banyak dugaan atau keper-cayaan publik yang hari ini sangat merosot. Yang pal-ing mengejutkan adalahsoal UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yanghari ini pemerintahm/ melakukan banyak cara menabrak berbagai struktur yang dinilai inkonstitusional,” ungkapnya kepadaTribunnews.com.
Supardi menduga putu-san MK tersebut memuluskan jalan Gibran Rak-abuming Raka, putra Jokowi, untuk maju sebagai bakal calon wakilpresiden di Pilpres 2024.
“Kami menduga yang di-gaungkan bahwa pemuda mempunyai kesempatan bukan kami. Tapi, pemuda yang dimaksud pada putusan pada 2024 adalahuntuk memuluskan jalannya Gibran maju dalam Pilpres 2024. Kemudian kami menilai itu menabrakkonstitusi,” ucapnya.
Supardi juga meminta lembaga negara seperti MK,DPR, dan KPU untuk men-gonsultasikan putusan ini.
“Kami meminta pada pihak terkait, MK, KPU,
DPR juga untuk segera mengonsultasikan apakah jalur ini benar atau tidak benar,” ungkapnya.
Dari keresahan mahasiswa itu, BEM Nusantara
menyampaikan beberapasikap menanggapi putusan tersebut.
Supardi mengatakan MK harus bersifat independen dan tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun.
“Artinya, MK hari ini harus bersikap rasional,
mandiri, independen, dan transparan kepada pub-lik,” ucapnya.
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Anwar Tanggapi Polemik Usia Capres Cawapres, Ketua MK. Merasa Difitnah, https://bangka.tribunnews.com/2023/10/21/anwar-tanggapi-polemik-usia-capres-cawapres-ketua-mk-merasa-difitnah?page=all.
