Bagikan :
SonoraBangka.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Pandjaitan mengatakan, pemerintah segera membayarkan utang rafaksi minyak goreng kepada pedagang sebesar Rp 474,8 miliar melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Luhut meminta kasus utang rafaksi minyak goreng seperti ini tidak terulang kembali.
"Saya tadi berpesan kepada pejabat-pejabat lain tidak boleh hal semacam ini terjadi lagi ke depannya. Jadi BPDPKS akan segera membayarkan sejumlah Rp 474,8 miliar kepada pedagang-pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut melalui sebuah video yang diunggah akun Intagram resminya @luhut.pandjaitan, Senin (25/3/2024).
Luhut mengatakan, pemerintah tidak mencari siapa yang salah dalam utang rafaksi minyak goreng yang sudah berjalan sekitar 2 tahun tersebut.
Ia mengatakan, dalam rapat yang dipimpinnya, utang minyak goreng tersebut akan segera dirampungkan.
"Tadi saya pimpin rapat instansi terkait untuk memutuskan ini (utang rafaksi minyak goreng) supaya segera dibayarkan dan hari ini sudah diputuskan mereka bisa segera menerima hak mereka," ujarnya.
Luhut mengatakan, kasus utang rafaksi minyak goreng ini memalukan. Ia mengatakan, jangan sampai rakyat melihat pemerintah sebagai hal yang negatif lantaran tidak membayar utang.
"Jangan sampai rakyat itu melihat pemerintahnya 'Ini pemerintah apa? Kok dia berhutang tidak bayar sama kita', ini rapat kita ini bikin klarifikasi biar selesai. Jangan rakyat menderita," tuturnya.
"Kayak gini-gini kan kasihan pedagang-pedagang kita, kan modal dia ini kan, jadi terhenti berputar. Dari cost fund-nya dia itu kan ada," sambungnya.
Terakhir, Luhut mengajak para pejabat terkait untuk memahami hal tersebut dan membantu permasalahan dokumen agar para pedagang menerima apa yang menjadi hak mereka.
