Bagikan :
SonoraBangka.id - Wakil Ketua III DPRD Bangka Belitung, Edi Nasapta memastikan akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat.
Hal ini diungkapkannya saat menerima aksi demo dari ratusan mahasiswa yang menyuarakan tagar #Indonesiagelap, atau sejumlah kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
Diketahui aksi dilakukan setelah Pemerintah Pusat melakukan efisiensi anggaran, termasuk kepada anggaran di bidang pendidikan.
"Saya sudah mendengar dan mengerti, saya sebagai Pimpinan DPRD Bangka Belitung pastinya akan menyerap dan akan ditindaklanjuti," ujar Edi Nasapta.
Namun Edi Nasapta mengungkapkan terkait kebijakan pusat, pihaknya tidak bisa melakukan tindak lanjut lebih jauh terkait berbagai kebijakan pemerintah yang ada.
"Mohon dipahami, ini adalah kebijakan dari Pemerintah Pusat. Ini bukan kebijakan dari Pj atau Gubernur definitif nanti, ini benar-benar kebijakan pusat. Kami juga memiliki fraksi di DPR, tentunya ini akan kami suarakan dengan keras," jelasnya.
Lebih lanjut terlepas dari polemik yang ada, Edi Nasapta juga mengapresiasi mahasiswa yang berperan dan peduli terhadap kondisi pemerintahan dan masyarakat.
"Hari ini kita berbangga mahasiswa menyuarakan apa yang menjadi kekuh kesah, terhadap kegundahan masyarakat. Sudah saya dengarkan dan saya serap, percayalah aspirasi mahasiswa juga aspirasi kita semua," tuturnya
Diberitakan sebelumnya, efisiensi anggaran pada dunia pendidikan, membuat ratusan mahasiswa menggelar aksi di kantor DPRD Provinsi Bangka Belitung.
Sebelumnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melakukan efisiensi sebesar 23,95 persen, atau sebesar Rp8,03 Triliun, dari anggaran belanja awal sebesar Rp33,5 Triliun.
Hal ini membuat Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Bangka Belitung Alwi mempertanyakan arah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah.
"Kami merespon dengan berbagai isu nasional, terkait dengan efisiensi anggaran yang dilakukan negara ada pemotongan di sektor pendidikan," ujar Alwi.
Selain itu pihaknya menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Hal ini buntut dari KIP Kuliah yang semula terkena efisiensi, namun hal tersebut urung terjadi imbas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.
"Kami juga menuntut untuk mengawal, terkait nasib KIP yang hari ini ada isu pemotongannya. Kemenkeu bilang tidak ada pemotongan tapi kami akan mengawal, jangan sampai hanya steatment hari ini lalu besoknya berubah lagi," tegasnya.
Lebih lanjut pihaknya juga menegaskan akan mengawal dan menolak adanya wacana terkait Perguruan Tinggi yang dapat mengelola tambang.
"Kampus yang kini dipersilahkan untuk mengelola tambang, menurut kami ini sangat menyalahi integritas dunia pendidikan. Maka kami menolak, Perguruan Tinggi untuk mengelola tambang," tuturnya.
Sementara itu ada pula aspirasi terkait penuntasan kasus Aldo yang diduga, menjadi korban malpraktik di RSUD Depati Hamzah.
"Kami juga menyuarakan nasib Aldo, bagaimana sudah dua bulan tidak ada kejelasan terkait hal ini," ungkap Azza saat menyuarakan aspirasi di ruang Paripurna DPRD Babel.
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Serap Aspirasi Mahasiswa, Edi Nasapta Pastikan Bawa Aspirasi ke Pemerintah Pusat, https://bangka.tribunnews.com/2025/02/18/serap-aspirasi-mahasiswa-edi-nasapta-pastikan-bawa-aspirasi-ke-pemerintah-pusat?page=all.
Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: Ardhina Trisila Sakti
