Bagikan :
SONORABANGKA.ID - UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Dinas Perhubungan Pangkalpinang optimistis untuk target retribusi parkir di tahun ini, akan tercapai walaupun berlangsungnya penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di wilayahnya.
Diketahui, Pemkot Pangkalpinang menargetkan retribusi parkir di wilayahnya Rp1 miliar di tahun 2021 ini.
Kepala UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Dishub Pangkalpinang, Welly A Riduan menyebutkan hingga Juli 2021, realisasi retribusi parkir di Kota Pangkalpinang sudah mencapai 60 persen atau senilai Rp600 juta.
Diakuinya, realisasi itu didapatkan dari 372 juru parkir yang beroperasi di 134 titik parkir yang tersebar di seluruh Kota Pangkalpinang.
"Insya Allah kita tetap optimistis mencapai target, walaupun kondisi saat ini di tengah pandemi dan adanya pembatasan mobilisasi masyarakat di Kota Pangkalpinang," ucap Welly, Jumat (6/8).
Ia memastikan pemungutan parkir dilaksanakan secara rutin, mulai dari pagi, siang, sore dan malam tanpa libur di seluruh titik parkir Kota Pangkalpinang.
"Pengawasan oleh petugas di titik‑titik vital seperti Pasar Pagi dan Pasar Besar atau Pasar Induk setiap harinya," katanya.
Menurutnya, ada beberapa strategi untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi parkir ini. Hal inilah yang membuat adanya peningkatan retribusi di masa pandemi seperti ini.
"Kami bersama dengan Pansus II dan Komisi III DPRD Pangkalpinang merevisi Perda 13 tahun 2016 menjadi Perda 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perhubungan. Dan ini sangat berkontribusi terhadap peningkatan parkir di Kota Pangkalpinang," lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, Dishub Pangkalpinang meminta masyarakat untuk mengenali beberapa ciri khusus juru parkir resmi di wilayahnya. Hal ini disampaikan karena saat ini banyak juru parkir liar di Kota Pangkalpinang.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang, Ubaidilah mengatakan, juru parkir resmi di Kota Pangkalpinang mengenakan rompi berwarna pink bertuliskan "Juru Parkir PGK", topi pink serta mengenakan tanda pengenal.
"Juru parkir resmi yang ada di dalam SK wali kota memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki semua juru parkir. Yaitu memiliki identitas berupa nomor yang terdata di dadanya, ada tanda pengenal khusus yang tidak mengenakan itu jelas tidak resmi," ucap Ubai, sapaan akrab Ubaidilah, Kamis (8/7/2021).
Diakuinya, masyarakat boleh menolak membayar parkir jika dilihat juru parkir itu tak ada kesamaan dengan juru parkir resmi.
"Jangan dibayar apabila tidak menunjukan tanda pengenal resmi, itulah legalitasnya, lalu saya minta kepada masyarakat jangan dibayar kalau tidak pakai karcis," jelas Ubai.
Menurutnya, jika masyarakat membayar tapi tidak menggunakan karcis sama saja melegalkan hal yang tidak legal.
"Mari kita bersama‑sama mengawasi proses pembangunan di Kota Pangkalpinang dengan melakukan pembayaran parkir menggunakan karcis, dengan sendirinya masyarakat membantu berkontribusi dalam pembangunan kota kita ini. Jika tanpa karcis uang yang diberikan itu akan sia‑sia tidak bisa dipertanggung jawabkan, kalau ada juru parkir yang marah, lapor ke kami akan siap kami tindak lanjuti," lanjutnya.
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Restribusi Parkir Pangkalpinang Ditargetkan Rp1 Miliar, Atribusi Juru Parkir Resmi Rompi Pink, https://bangka.tribunnews.com/2021/08/07/restribusi-parkir-pangkalpinang-ditargetkan-rp1-miliar-atribusi-juru-parkir-resmi-rompi-pink?page=2.
