Bagikan :
SonoraBangka.ID - Potensi stunting di Kabupaten Bangka Tengah masih ada dan sangat perlu diperhatikan. Hal ini mendasari Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng) melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk terus mengupayakan sosialisasi dan aksi dalam memberi pemahaman kepada masyarakat. Bagaimanapun, efek stunting akan sangat mempengaruhi kualitas hidup generasi penerus bangsa Indonesia.
Terkait hal ini, Dinkes menggelar pertemuan koordinasi dan konvergensi stunting bersama lintas sektor dan lintas program se-Bateng di Soll Marina Hotel, Pangkalan Baru, Rabu (09/03/2022). Tujuan pertemuan ini untuk meningkatkan pencapaian dalam upaya penanganan dan penurunan angka stunting di Bangka Tengah.
drg. Eva Algafry sebagai Ketua TP PKK Bangka Tengah yang turut diundang dalam pertemuan ini menyampaikan bahwa pihaknya sangat peduli dengan kondisi stunting di Bangka Tengah. Setidaknya 4 poin penting yang sudah dijalankan PKK bersama Pemkab untuk mendukung program ini.
"Yang pertama, PKK menekankan kesadaran masyarakat melalui peningkatan peran kader dimana setiap tahun bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk menyegarkan kembali ilmu dan keterampilan kader. Yang kedua adalah mengoptimalkan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat dalam hal ini Posyandu,” sebut Eva.
Terkait Posyandu, Eva yang juga merupakan Bunda Posyandu Bateng ini menyebutkan bahwa Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu (Pokjanal) Kabupaten Bateng nantinya akan menggerakkan Pokjanal Posyandu Kecamatan juga Pokja Posyandu Desa/Kelurahan.
“Saya mengajak Camat, Lurah, Kades, untuk mengoptimalkan Posyandu. Jika Posyandu ini benar-benar kita gerakkan, maka intervensi stunting bisa kita lakukan sejak awal. Jika ada warga yang punya bayi tidak pernah ke Posyandu, tapi ke Rumah Sakit misalnya, maka data tumbuh kembang anaknya harus kita dapatkan dan kita awasi,” jelasnya.
Lebih rinci, Eva menyebutkan kembali pengelolaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang harus dipilih dan dipilah dari kudapan sehat yang diolah dengan benar, bukan makanan kemasan saja. Tentang IMD (Inisiasi Menyusu Dini) harus melibatkan komitmen dari ibu dan keluarga bayi, juga fasilitas kesehatan. Juga perlunya Desa/Kelurahan membekali Posyandunya dengan antropometri kit yakni alat ukur dimensi, berat, volume pada tubuh manusia sebagai rujukan untuk menilai status gizi dan tren pertumbuhan anak.
Eva juga berharap dengan pertemuan ini semakin banyak lintas sektor, OPD dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan yang memahami stunting sehingga angka stunting bertahap bisa diturunkan.
"Kalau bisa, lain kali ketika menghimpun lintas sektor dipastikan perwakilan sektor ini bisa datang semua. Dengan demikian bukan hanya Dinkes saja yang terkesan bertanggungjawab untuk penurunan stunting, melainkan banyak pihak yang harus dilibatkan,” tutupnya.
Acara yang mengundang 62 orang dari berbagai sektor termasuk OPD, Pengelola Gizi Puskesmas, PKK, Kades, Camat, juga perwakilan Kemenag Bateng ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Bateng, Sugianto, yang sekaligus menjadi narasumber.
Dengan konvergensi stunting lintas program lintas sektor ini, Sugianto berharap akan ada masukan program dari OPD lain sehingga bisa memperkuat upaya penurunan stunting.
"Ada atau tidak program atau kegiatan dari OPD atau Desa atau Kecamatan? Nah, ini silakan dibahas, disisipkan ke kegiatan yang mendukung. Paling tidak arah kebijakan 2023 nanti fokus ke stunting. Saya minta hasil dari konvergensi hari ini ada tindak lanjutnya," tegasnya.
Sekda memberi catatan paling tidak usai konvergensi hari ini akan dikirimkan kesimpulannya ke setiap OPD dan dilanjutkan konvergensi kedua di bulan Mei mendatang.
https://bangkatengahkab.go.id/berita/detail/kominfo/konvergensi-stunting-gandeng-lintas-sektor-pemkab-dan-pkk-kompak-berkontribusi-
