Bagikan :
SonoraBangka.ID - Muncul fenomena ratusan calon Aparatur Sipil Negara (CASN) terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada seleksi tahun 2021 yang mengundurkan diri usai dinyatakan lulus.
Menurut Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama, situasi CASN yang mundur kerap terjadi tiap penerimaan seleksi. "Selalu terjadi di setiap periode penerimaan," katanya, Jumat (3/6/2022).
Satya pun mengungkapkan, CASN yang mengundurkan diri ini beragam alasannya. Mulai dari gaji yang diterima kecil, kehilangan motivasi, penempatan lokasi tidak sesuai ekspetasi, hingga suami melarang istrinya menjadi CASN.
Sanksi bagi CPNS yang mundur telah diatur Pasal 54 Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS yang menyatakan tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk periode 1 tahun berikutnya
Hal ini juga berlaku untuk PPPK yang mengundurkan diri dimana tercantum dalam Pasal 35 PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional dan Pasal 41 PermenPANRB No. 28/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021.
Apa yang terjadi setelah fenomena ini terjadi?
1. DPR Kritisi Pemerintah Evaluasi Gaji CASN
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menyoroti fenomena banyaknya CPNS yang mengundurkan diri. Setidaknya ada 105 CPNS menyatakan mundur dengan alasan besaran gaji tak sesuai harapan hingga lokasi penempatan yang jauh. Oleh karena itu, Mardani meminta pemerintah memperbaiki sistem tata kelola ASN, termasuk perbaikan dalam sistem remunerasi.
"Pemerintah harus melakukan evaluasi mengenai kesejahteraan CPNS yang gaji pokoknya masih terbilang cukup kecil. Harus ada peningkatan gaji mengikuti perkembangan kehidupan sehingga abdi negara cukup sejahtera tanpa harus bergantung dari berbagai tunjangan maupun uang perjalanan dinas," katanya dalam keterangan tertulis.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, kebutuhan masyarakat saat ini telah berubah. Ia menilai pemerintah harus mempertimbangkan psikologis CPNS yang berasal dari kalangan milenial maupun gen Z supaya sistem kerja di lingkungan pemerintah juga bisa sedikit menyesuaikan dengan zaman.
