Bagikan :
SonoraBangka.Id - Popularitas mata uang digital tengah naik daun. Beberapa bank sentral di dunia mulai menggodok aturan mata uang digital untuk dijadikan mata uang resmi di dalam negeri mereka. Bank Indonesia (BI) juga tak kalah karena tengah mengkaji aturan digital rupiah.
Bukan tanpa alasan, bank sentral ingin menerbitkan mata uang digital, karena beberapa tahun terakhir tren mata uang kripto terus naik. Bitcon, misal, telah masuk ke jalur arus utama. Agar tidak merusak mata uang domestik, beberapa bank sentral ingin menciptakan mata uang digital mereka sendiri.
Tentu saja, proses pembuatan aturan mata uang digital ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Para bank sentral di dunia harus menggodok aturan secara matang hingga melakukan uji coba sebelum mempraktikkan mata uang digital sebagai mata uang resmi di suatu negara.
Dalam menyusun aturan mata uang digital atau central bank digital currency (CBDC), tahap pertama BI akan mengeluarkan kajian atau white paper di akhir tahun 2022. White paper ini akan berisi rencana atau konsep dari rupiah digital yang akan dikembangkan oleh BI.
White paper bukanlah materi akhir pada konsep mata uang digital. Selanjutnya, pada awal tahun 2023, BI akan membentuk consultated paper. Dalam acara ini, BI akan meminta pendapat pelaku industri, terkait dengan rencana penerbitan mata uang digital. Jelasnya, consultated paper berisi langkah-langkah sebelum memasuki tahapan percobaan dan penerbitan CBDC.
Jika sudah tuntas, maka bank sentral akan melakukan uji coba. Tahapan ini membutuhkan waktu cukup lama. Sebagai perbandingan, ada negara lain yang menerapkan uji coba dalam waktu singkat, yakni enam bulan.
Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, bank sentral telah mempersiapkan tiga aspek dalam rencana penerbitan digital rupiah.
Pertama, konseptual desain. Kedua, mengintegrasikan infrastruktur sistem pembayaran dan pasar uang agar terkoneksi, terintegrasi dan terinteroperabilitas. Dan ketiga, pemilihan teknologi.
Pada konsep pertama, BI akan menerbitkan digital rupiah sebagai alat pembayaran yang di Tanah Air sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang Mata Uang, dan Undang-Undang Bank Indonesia. "Rencana kami adalah menerbitkan digital rupiah pada konsep wholesale," terang Perry.
