Bagikan :
SonoraBangka.ID - PT Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mencatatkan kuota BBM subsidi menipis. Hal ini terjadi akibat kenaikan konsumsi BBM subsidi pada semester pertama 2022.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, jika dengan penurunan kuota Pertalite bukan tidak mungkin BBM subsidi tersebut bisa habis. Ini tentunya akan menimbulkan kelangkaan BBM jenis Pertalite kedepannya.
“Upaya Pertamina untuk menggunakan aplikasi digital jadi jalan untuk menseleksi siapa-siapa saja yang berhak menerima BBM subsidi. Tinggal impelementasi penggunaan aplikasi tersebut yang kini harus bisa disiapkan dan dieksekusi dengan baik,” kata Josua di Jakarta, Selasa (2/8/2022).
Josua menilai, dalam mengontrol konsumsi BBM, sistem kuota cenderung tidak efektif karena mengakibatkan kelangkaan pada berbagai tempat serta punya potensi kebocoran yang besar. Dia bilang, melalui sistem kuota, masyarakat mampu dapat membeli Pertalite lebih banyak karena memiliki daya beli yang lebih besar.
Di sisi lain, Josua menilai percepatan penerapan aplikasi MyPertamina bagi masyarakat dapat mengatasi hal ini, karena aplikasi dapat secara tepat mengatur jumlah konsumsi bagi masing-masing konsumen.
Berbeda dengan Josua, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro yang mengatakan, penggunaan aplikasi digital tetap akan sulit menahan jebolnya volume BBM subsidi tahun ini jika mekanisme penyaluran subsidi tetap ke barang.
"Tentu kalau efektif 100 persen sulit dilakukan (pengaturan pembatasan BBM Subsidi). Namun ini upaya yg bisa dilakukan untuk meminimalkan dampak saja sifatnya. Memang idealnya subsidinya langsung bukan ke barang.Sepanjang masih ke barang kebocoran akan tetap ada," ungkap Komaidi.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade, mengatakan dampak dari menipisnya kuota BBM jenis Pertalite ini sudah mulai terasa. Masyarakat di berbagai daerah mengeluh kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite di SPBU.
Kondisi itu seperti terpantau di Sumatera Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kota Banda Aceh, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, hingga Cianjur, Jawa Barat.
"Jika kuota tidak ditambah pada tahun ini, kuota Pertalite hanya cukup hingga September mendatang. Pemerintah harus bergerak cepat. Semua pihak terkait harus duduk bersama mencari solusi permasalahan ini. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM subsidi," kata Andre.
