Minta Sekolah dan Dinas Pendidikan Evaluasi, Tren Wisuda TK Hingga SMA Disorot DPRD Babel

SonoraBangka.id - Perdebatan mengenai wisuda yang dilaksanakan anak Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) kembali muncul di media sosial.

Diketahui sebelumnya, bahwa istilah wisuda dulu begitu lekat dengan jenjang pendidikan sarjana.

Tetapi sekarang makna itu bergeser dan sudah dilakukan oleh jenjang pendidikan lain seperti TK, SD, SMP dan SMA.

Hal itu rupanya membuat sejumlah orang tua resah, karena biaya wisuda yang diminta merogoh kocek tak murah.

Ketua Komisi IV DPRD Babel, Marsidi Satar mengatakan terkait tren wisuda dari tingkat TK hingga SMA perlu dievaluasi oleh sekolah dan Dinas Pendidikan.

"Kalau kami Komisi IV segala apa menjadi keinginan masyarakat, seperti adanya wisuda. Apabila ditinjau dari segi manfaat paling sekedar motivasi. Bahwa mereka sudah selesai pendidikan. Tetapi kalau ditinjau biaya itu memberatkan orang tua," kata Marsidi Satar kepada Bangkapos.com, Senin (19/6/2023).

Politikus Golkar ini mengatakan, saat ini dirinya juga menerima keluhan dari sejumlah orang tua yang mengeluhkan terkait biaya wisuda kelulusan siswa.

"Sementara ekonomi masyarakat kita ini kurang bagus. Jadi kita berharap kalaupun ada keinginan jangan dibebankan kepada siswa yang tidak punya. Karena berdasarkan data banyak siswa kita memiliki kartu KIP," ujarnya.

Mereka yang memiliki kartu Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah siswa/siswi yang menerima bantuan pemerintah masuk kategori miskin atau kurang mampu.

"Artinya walaupun mereka mengikuti, ada rasa gengsi dan terpaksa harus ikut. Sehingga perlu ada pengertian pihak sekolah, dipelajari dahulu apakah siswa tidak mampu wajib mengikuti," terangnya.

Menurut Marsidi sah-sah saja, apabila ingin merayakan kelulusan siswa dengan acara wisuda. Tetapi baiknya jangan sampai memberatkan orang tua siswa terutama yang kurang mampu.

"Ini perlu dievalusi kembali, bukan ingin suudzon, ini bisa menjadi kegiatan atau juga proyek sekolah. Sehingga perlu dievaluasi, kami juga nanti akan mengkaji kembali dengan Dinas Pendidikan terutama untuk SMA/SMK, karena banyak keluhan orang tua yang keberatan," terangnya.