Bagikan :
SonoraBangka.ID - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima masukkan dari para pelaku industri serta asosiasi kendaraan yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Gaikindo terkait insentif kendaraan listrik yang dinilai "mandek" atau realisasinya tidak berjalan lancar.
Moeldoko menyatakan, pihaknya akan terus mengevaluasi serta meninjau kembali kebijakan insentif ini. Oleh karena itu, hari ini, dirinya langsung ingin mengadakan rapat langsung dengan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan usulan dan keluhan dari pelaku industri dan asosiasi kendaraan.
"Kebijakan dalam pemberian pajak kendaraan bermotor itu ada persyaratan. Yang sangat kita perhatikan adalah kenapa bantuan pemerintah yang ada mempersyaratkan empat hal itu serapannya sangat rendah. Itu yang terus kita tinjau, apakah ini berkaitan dengan restitusi lama, atau apa karena sosialisasi yang kurang, atau karena empat persyaratan itu menjadi ribet," ujarnya ditemui usai melakukan diskusi bersama dengan Kadin dan para asosiasi otomotif di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (21/6/2023).
"Jam 1 ini kita rapat lagi dengan Pak Menko Marves. Pastinya menyikapi kenapa kok lamban (realisasi penerapan kendaraan listrik). Pasti ada saja evaluasi dengan kebijakan baru. Tapi jangan lagi dicap pemerintah tidak lagi berpihak kepada masyarakat miskin," sambung Moeldoko.
Selain insentif, lanjut Moeldoko, dari masyarakat juga masih meragukan terhadap kendaraan listrik ini, seperti daya tahan baterai dan ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
"Satu sisi kita perhitungkan psikologinya pabrik yang temporatif karena ada stigma pemerintah itu ternyata tidak berpihak terhadap masyarakat miskin. Padahal ada empat persyaratan itu yang mengganggu atau bagaimana kok ini enggak jalan, itu kira-kira. Ada isu-isu tentang mobil listrik, satu tentang mobil station, kedua tentang baterai, charging-nya lama enggak," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Bobby Gafur Umar mengatakan, sangat mendukung program pemerintah mengenai realisasi kendaraan listrik. Karena hal ini akan menghemat devisa negara serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
"(Bila menerapkan kendaraan listrik) penghematan devisa negara luar biasa besar-besaran dari sisi subsidi BBM bahan bakar. Yang kedua dari segi emisi karbon, ini diharapkan bisa menimbulkan suatu pertumbuhan ekonomi bernilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan baru," ucapnya.
Kadin berharap, dengan program insentif kendaraan listrik ini bisa mendekatkan harga kendaraan dengan konsumennya.
"Tapi implementasinya memang perlu beberapa adjusment, dengan ini wakil pemerintah hadir. Kami sangat gembira ini bisa disampaikan untuk bagaimana kebijakan pemerintah ini mempertajam dan mempercepat," sambung Bobby.
