Luhut Temui IMF Awal Agustus, Bakal Sampaikan RI Konsisten Larang Ekspor Nikel

SonoraBangka.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dijadwalkan akan bertemu dengan penjabat Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) pada Agustus 2023.

"Mungkin awal Agustus nanti pertemuan dengan IMF. Kita akan coba atur disela-sela kunker (kunjungan kerja) Pak Luhut ke Washington DC dalam rangka bertemu mitra-mitranya di sana," kata Juru Bicara (Jubir) Menko Marves, Jodi Mahardi, Senin (3/7/2023).

Di sana Luhut akan menjelaskan mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor bijih nikel. Hal ini demi mendorong hilirisasi dalam negeri.

Kendati IMF masih berupaya agar Pemerintah Indonesia mempertimbangkan kebijakan tersebut namun sikap tegas yang telah diputuskan akan tetap konsisten.

"Saya ingin menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi yang diterapkan Pemerintah Indonesia merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia," ucap Jodi.

"Kami menghargai pandangan IMF, namun sebagai negara berdaulat, Pemerintah Indonesia percaya bahwa kebijakan ini adalah yang terbaik untuk rakyat dan ekonomi Indonesia. Pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan program ini," lanjutnya.

Sebelumnya, IMF meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel.

Hal itu disebutkan dalam dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia.

Dalam dokumen itu disebutkan, Direktur Eksekutif IMF menyadari, Indonesia tengah fokus melakukan hilirisasi pada berbagai komoditas mentah seperti nikel.

Langkah ini dinilai selaras dengan ambisi Indonesia untuk menciptakan nilai tambah pada komoditas ekspor.

"Menarik investasi asing langsung dan memfasilitasi transfer keahlian dan teknologi," tulis dokumen tersebut, dikutip Selasa (27/6/2023).

Akan tetapi, Direktur Eksekutif IMF memberikan catatan, kebijakan harus berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kemudian, kebijakan juga harus dibentuk dengan tetap meminimalisir dampak efek rembetan ke wilayah lain.