Bagikan :
SONORABANGKA.ID - PT PLN (Persero) terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas energi dunia guna memastikan ketahanan energi nasional.
Dalam ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF), Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa kolaborasi dalam transisi energi adalah kunci penting menyeimbangkan trilema energi, yaitu security, affordability, dan sustainability.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan AIPF bertujuan untuk menghubungkan sektor swasta dan publik di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik untuk kerja sama yang lebih kuat.
Forum ini akan menjadi platform bagi negara-negara anggota ASEAN dan mitra untuk terlibat dalam diskusi konstruktif yang menghasilkan proyek-proyek nyata yang pada akhirnya meningkatkan kolaborasi di kawasan Indo-Pasifik.
“Kita berkumpul di sini untuk membangun masa depan kita yang lebih terkoneksi, lebih makmur, dan lebih berkelanjutan untuk kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik,” kata Erick.
Seiring pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, permintaan pasokan listrik juga semakin tinggi. Hal ini menjadi tantangan bersama, bagaimana menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketahanan energi.
Menurut Darmawan, transisi energi kini semakin dimungkinkan karena tarif listrik dari energi baru terbarukan (EBT) semakin murah. Namun, kendala terbesar transisi energi adalah di sektor pembiayaan. Mengingat karakter pembangkit EBT yang membutuhkan investasi capital expenditure besar di awal, meski ongkos operasionalnya relatif lebih murah.
"Untuk menjalankan komitmen ini, Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Memang tantangannya sangat besar, namun dengan adanya forum seperti AIPF ini memberi kita keyakinan, apapun tantangannya, kita akan terus melangkah maju bersama-sama," ungkapnya.
Darmawan menambahkan dalam 2 tahun terakhir, PLN telah menjalankan berbagai upaya transisi energi. Di antaranya adalah membatalkan rencana pembangunan 13,3 Gigawatt (GW) pembangkit batubara, mengganti 1,1 GW pembangkit batubara dengan EBT, serta menetapkan 51,6% penambahan pembangkit berbasis EBT.
"Kami sedang dalam proses merancang dan mendesain ulang perencanaan ketenagalistrikan nasional. Dengan sistem baru ini, kami memahami adanya ketidaksesuaian antara sebagian besar sumber EBT dengan pusat beban sehingga kami akan membangun green enabling super grid untuk menghubungkannya," jelasnya.
