Bagikan :
SonoraBangka.id - Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) disebut melakukan pendataan kerusakan Daerah Aliran (DAS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Namun hal itu justru disangkal Kepala Seksi Pengukuhan Kawasan Hutan BPKHTL Bangka Belitung, Ari Gunawan saat dikonfirmasi Bangkapos.com, Senin (2/10/2023).
"Kami fokus menyelesaikan penataan batas 100 persen, dan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan," ungkap Ari Gunawan.
"Terkait DAS kami tidak melakukan pendataan, itu ada di BPDAS (Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai) masalah kerusakan," sambungnya.
Sebelum perihal pendataan kerusakan DAS berada di bawah BPKHTL Bangka Belitung disampaikan Kepala Seksi (Kasi) Perencanaan dan Evaluasi BPDAS Baturusa Cerucuk Zamril saat ditemui Bangkapos.com di tempat terpisah, Senin (2/10/2023).
Meski tak memiliki data terbaru tentang kerusakan DAS, Zamril menyebut kerusakan DAS terbanyak terjadi di Pulau Bangka.
Zamril pun mengaku pihaknya tidak bisa memberikan data kerusakan tersebut karena sering berubah-ubah.
"Secara ini kita tidak bisa memberikan datanya karena sering berubah-ubah terus khususnya di Babel, mungkin karena banyaknya aktivitas pertambangan dan secara umum kita belum update sampai sekarang," kata Zamril.
"Jelas kalau saya lihat di data terakhir yang banyak di Pulau Bangka dibandingkan Pulau Belitung, rata-rata semua sudah rusak dan itu tadi kita bagaimana caranya memperbaiki daerah-daerah yang sudah rusak. Kalau kita program-program sudah banyak, tapi sekarang kita lemah di sosialisasi dan kesadaran masyarakat," bebernya.
Lebih lanjut Zamril mengungkapkan, data terupdate kerusakan DAS di Provinsi pihaknya belum mendata dan sedang melakukan penyusunan Rencana Umum Rehabilitasi Hutan (RURH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
"Mungkin ini perlu kita update data lagi ya, kita tidak bisa parsial karena ada juga aktivitas pembukaan lahan padahal di sana ada masyarakat yang berkebun. Kalau sekarang kami belum mendata, kami baru penyusunan RURH dan data belum terupdate khususnya di Babel adalah daerah tambang," ungkap Zamril.
Lebih lanjut Zamril menyebutkan, terkait updatenya kerusakan DAS itu khususnya lahan dilakukan update data per lima tahun sekali oleh pihak Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL).
"Khususnya data lahan ada di BPKHTL, kalau kita sebenarnya dalam bentuk pelaksanaan dan kegiatan teknis untuk rehabilitasi lahan dan mereka pun update data perlima tahun sekali," sebutnya.
Diakui Zamril, terkait pemulihan dan perbaikan daerah yang rusak pihaknya tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan kerjasama semua pihak termasuk instansi terkait agar kerusakan lingkungan dapat teratasi.
"Kami dari BPDAS Baturusa Cerucuk tidak bisa bekerja sendiri, kalau tidak didukung oleh teman-teman dari media juga atau instansi terkait termasuk pemerintah daerah tetap karena contoh kita melakukan kegiatan penanaman pohon kemarin, satu hari ditanam besoknya banyak yang dipindahkan," jelasnya.
Disinggung apakah faktor utama kerusakan DAS salah satunya aktivitas pertambangan, Zamril mengatakan, apabila aktivitas pertambangan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) tidak merusak DAS.
"Sebenarnya kalau aktivitas pertambangan mengikuti SOP tidak merusak karena ditambang juga ada kewajiban, misalkan mereka melakukan rehabilitasi DAS karena mereka memakai lahan untuk melakukan aktivitas tambang dan setelah mendapatkan perizinan," kata Zamril.
"Misalkan contoh perusahaan A setelah melakukan aktivitas pertambangan di lahan itu, maka mereka wajib melakukan reboisasi ulang lahan yang dilakukan pertambangan itu," tambahnya.
Diketahui bahwa, BPKHTL dan BPDAS sendiri sama-sama di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia (RI).
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Disebut Mendata Kerusakan DAS, BPKHTL Bangka Belitung Klaim Hanya Menata Batas, https://bangka.tribunnews.com/2023/10/02/disebut-mendata-kerusakan-das-bpkhtl-bangka-belitung-klaim-hanya-menata-batas?page=all.
