Bagikan :
Justru kata Jokowi sebaliknya, IKN merupakan kebijakan yang tidak Jawa Sentris namun Indonesia Sentris.
Sebab, saat ini perputaran ekonomi Indonesia mayoritas hanya berputar di Pulau Jawa. Padahal Indonesia memiliki 17 ribu pulau yang tersebar.
Diharapkan dengan perpindahan Ibu Kota Negara maka akan menciptakan titik-titik baru pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Karena kita ingat 58 persen PDB ekonomi ada di Pulau Jawa sehingga kita ingin Indonesia Sentris,"
"di pulau lain selain pulau jawa ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru juga penduduk,” jelasnya.
Selain itu diharapkan, IKN juga bisa membuat populasi Indonesia menyebar. Sebab saat ini 56 persen populasi Indonesia ada di Pulau Jawa.
“Populasi Indonesia 56 persen ada di Pulau Jawa, di mana yang pulau ada 17 ribu harusnya kan ada pemerataan penduduk dengan menumbuhkan titik-titik ekonomi baru,” ucapnya.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ternyata tidak sejalan dengan partai Koalisi Perubahan lainnya terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Baru-baru ini, Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) jika nantinya terpilih menjadi Presiden di 2024.
Syaikhu mengatakan, pembatalan IKN menjadi Ibu Kota Indonesia baru merupakan suara dari PKS yang diharapkan dapat diakomodir oleh Anies Baswedan.
