Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu
Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Suganda Pandapotan Pasaribu ( Diskominfo Babel )

DPRD Pertanyakan Kinerja Pj Gubernur Bangka Belitung, Ini Langkah yang Akan Diambil

30 Agustus 2023 21:16 WIB

SonoraBangka.id - Saat ini kinerja Pj Gubernur Bangka Belitung (Babel), Suganda Pandapotan Pasaribu dipertanyakan.

Hal ini terkait statement Pj Gubernur yang dinilai bikin gaduh masyarakat.

 

Hal ini membuat tokoh masyarakat yang mengatasnamakan Bangka Belitung Peduli, berisikan sejumlah tokoh presidium Babel, mendesak DPRD Babel untuk dapat menjalankan tugas dan fungsi pengawasan dengan benar.

Terutama dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja Pj Gubernur Bangka Belitung.

Hal tersebut diutarakan dalam audiensi sejumlah tokoh dari Bangka Belitung Peduli dengan anggota DPRD Babel, pada Senin (28/8/2023) di ruang Banmus DPRD Babel.

Para tokoh menilai, perlu dikakukan evaluasi kinerja Pj Gubernur Babel Suganda yang dianggap telah banyak membuat kegusaran dan gesekan di Babel.

"Kami sebagai DPRD Babel berterima kasih terhadap Babel Peduli, memiliki kepedulian untuk berjalanya ke tata negaraan di provinsi ini. Ini bagus, disampikan melalui jalur resmi, ke wakil rakyatnya terkait sejumlah masalah," kata Anggota Komisi IV DPRD Babel, Aksan Visyawan, kepada Bangkapos.com, Selasa (29/8/2023) di ruang Fraksi PKS.

Aksan anggota DPRD Babel dari Kabupaten Bangka ini, menambahkan, tentunya Provinsi Babel tidak ingin dibuat gaduh dengan sejumlah persoalan yang muncul.  

Sehingga menurutnya, desakan dari forum Bangka Belitung Peduli merupakan hal positif untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah.

"Tentu tepat, disampaikan untuk dievaluasi, kesalahan harus diidentifikasi, kalau kesalahan bukan melanggar aturan normatif dari Undang-undang, perda atau peraturan lain, kita menyikapinya cukup menyampaikan," kata Aksan.

Dikatakanya, apabila ada fakta dan bukti lain, yang dilakukan oleh kepala daerah telah melanggar aturan tertentu, termasuk pelanggaran hukum dan DPRD Babel harus berbuat dan mengambil sikap.

"Kalau ada bukti melanggar Undang-undang, DPRD harus bersikap, masyarakat Babel harus tahu, ada bukti pelanggaran hukum, seperti melanggar perda, permen atau peraturan lainmya kita kumpul bukti. Karena wakil rakyat fungsi pengawasan. Kalau ada buktinya segera kita paripurna untuk mengajukan hak interpelasi," ujarnya.

"Ini bukti sedang dikumpul, harus juga kita melakukan asas praduga tidak bersalah. Tetap pro aktif darimanapun pihak ada pelanggaran,  dikumpul informasikan kalau perlu ditindak lanjuti," lanjutnya.

Selain itu, berkaitan dengan statemen Pj Gubernur Babel di media cetak maupun online sering menyampaikan narasi yang menimbulkan kegaduhan, perlu diterangkan dengan jelas sehingga tidak lagi membuat gaduh.

"Maling besar, kalau betul maling besar lakukan atau ungkapkan sesuai prosedur, tidak menimbulkan praduga dan multi tafsir, seakan Babel koruptor besar-besar. Harus dijelaskan, kalau ada maling diproses, maka harus dijelaskan jangan sampai ada kegaduhan, dibuat negatif," ujarnya.

Politikus PKS ini mengatakan, sebagai pejabat publik, tentunya harus dapat menjaga perkataan karena didengar dan berdampak ke masyarakat luas.

"Karena pejabat publik itu harus hati-hati, termasuk saya. Hati hati jangan sampai menimbulkan dampak sosial, karena pejabat pemerintah menjadi publik figur. Perkataanya di didengarkan, diperhatikan. Jadi harus objektif dalam bersikap dan profesional dalam menyampaikan pendapat," jelasnya.

Lebih jauh, dikatakan Aksan untuk menyelesaikan persoalan di pemerintahan banyak cara dapat dilakukan, termasuk melalui audiensi, mediasi atau musyawarah antara Babel Peduli dengan Pj Gubernur Babel.

"Bisa saja, kita sudah ada dialog dengan gubernur. Tinggal tindak lanjuti folowup, memediasi, bagus untuk merangkul jangan sampai negatif thinking. Saya pikir Babel Peduli positif dan Pj Guberrnur siapa untuk komunikasi kita fasilitasi, menjalani komunikasi agar berjalan baik," terangnya.

Ia mengingatkan, dalam menjalankan amanat masyarakat, tentunya semua pejabat tak boleh mengedepankan ego pribadi, perasaan pribadi. Karena berkaitan dengan kepentingan orang banyak.

"Ya selalu menahan diri, masing-masing intropeksi diri, ini dinamika dalam pengelolaan publik tidak mudah juga. Perlu belajar dan melaksanakan. Jangan sampai banyak eror, berfikir positif, ada eror segera perbaiki diri, sehingga cepat maju untuk masyarakat," pesannya.

Akan Dibahas

Sementara Ketua DPRD Babel Herman, Suhadi, mengatakan, mereka telah menerima audiensi sejumlah tokoh asal Babel berkaitan dengan keinginan mengevaluasi kinerja Pj Gubernur Babel Suganda.

Herman menegaskan dirinya dengan sejumlah fraksi akan membahas terkait tuntutan dari Forum Bangka Belitung Peduli tersebut.

"Mereka menyampaikam aspirasi itu, ada di mereka dan diserahkan ke sekwan untuk dipelajari. Nanti kami ketua fraksi akan membahas itu. Kemudian harapan mereka arahan dari salah satu peserta, yang dituakan bersama pak Prof Bustami Rahman, DPRD harus menerima aspirasi disampaikan kepada jalur berkenaan dengan hal itu ke Kemendagri," kata Herman.

Disinggung oleh sejumlah tokoh, yang menyebutkan fungsi kontrol DPRD Babel lemah, terhadap kinerja Pj Gubernur Babel, dibantah oleh Herman.

"Sebenarya tidak juga, kami menyikapi terbukti salah satunya, banyak suara tentang PPDB kita memamggil Pj Gubernur dan dindik, sampai hari ini informasi belum terselesaikan juga," katanya.

Terkait keinginan, dewan menyampaikan aspirasi terkait evaluasi Pj Gubernur Babel, dikataka Herman akan diteruskan ke Kemendagri nantinya. 

Kemudian, nantinya DPRD Babel juga menunggu hasil dari Kemendagri terkait evaluasi tersebut.

"Aspirasi kami lembaga meneruskan apirasi itu. Terkait keputusan hasil evaluasi kewenangan di Kemendagri. Aspirasi kita sampaikan," ujar Politikus PDI Perjuangan ini.

Ditanya terkait hubungan Pj Gubernur Babel dan Sekda yang tidak harmonis apakah dibahas dalam audiensi tersebut. 

Dikatakan Herman, ada disampaikan berkaitan dengan adanya hubungan kurang harmonis di birokrasi Pemprov Babel.

"Dari bahasa dalam aspirasi itu, menyampaikan bahwa ada beberapa hal menurut mereka dalam birokrasi ada yang kurang harmonis, itu juga salah satu yang mereka sampaikan, nanti kita teruskan ke Kemendagri. Sampaikan dahulu, baru kita lihat hasil evaluasi Kemendagri bagaimana mereka memaknai yang disampaikan itu," terangnya.

Bangkapos.com tengah berupaya meminta tanggapan Suganda Pandapotan mengenai sorotan terhadapnya dirinya ini.


Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Kinerja Pj Gubernur Bangka Belitung Dipertanyakan, Ini Langkah yang Akan Diambil DPRD, https://bangka.tribunnews.com/2023/08/30/kinerja-pj-gubernur-bangka-belitung-dipertanyakan-ini-langkah-yang-akan-diambil-dprd?page=all.

SumberBangkapos.com
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
101.1 fm
103.5 fm
105.9 fm
94.4 fm