Bagikan :
Dikatakanya, apabila ada fakta dan bukti lain, yang dilakukan oleh kepala daerah telah melanggar aturan tertentu, termasuk pelanggaran hukum dan DPRD Babel harus berbuat dan mengambil sikap.
"Kalau ada bukti melanggar Undang-undang, DPRD harus bersikap, masyarakat Babel harus tahu, ada bukti pelanggaran hukum, seperti melanggar perda, permen atau peraturan lainmya kita kumpul bukti. Karena wakil rakyat fungsi pengawasan. Kalau ada buktinya segera kita paripurna untuk mengajukan hak interpelasi," ujarnya.
"Ini bukti sedang dikumpul, harus juga kita melakukan asas praduga tidak bersalah. Tetap pro aktif darimanapun pihak ada pelanggaran, dikumpul informasikan kalau perlu ditindak lanjuti," lanjutnya.
Selain itu, berkaitan dengan statemen Pj Gubernur Babel di media cetak maupun online sering menyampaikan narasi yang menimbulkan kegaduhan, perlu diterangkan dengan jelas sehingga tidak lagi membuat gaduh.
"Maling besar, kalau betul maling besar lakukan atau ungkapkan sesuai prosedur, tidak menimbulkan praduga dan multi tafsir, seakan Babel koruptor besar-besar. Harus dijelaskan, kalau ada maling diproses, maka harus dijelaskan jangan sampai ada kegaduhan, dibuat negatif," ujarnya.
Politikus PKS ini mengatakan, sebagai pejabat publik, tentunya harus dapat menjaga perkataan karena didengar dan berdampak ke masyarakat luas.
"Karena pejabat publik itu harus hati-hati, termasuk saya. Hati hati jangan sampai menimbulkan dampak sosial, karena pejabat pemerintah menjadi publik figur. Perkataanya di didengarkan, diperhatikan. Jadi harus objektif dalam bersikap dan profesional dalam menyampaikan pendapat," jelasnya.
Lebih jauh, dikatakan Aksan untuk menyelesaikan persoalan di pemerintahan banyak cara dapat dilakukan, termasuk melalui audiensi, mediasi atau musyawarah antara Babel Peduli dengan Pj Gubernur Babel.
"Bisa saja, kita sudah ada dialog dengan gubernur. Tinggal tindak lanjuti folowup, memediasi, bagus untuk merangkul jangan sampai negatif thinking. Saya pikir Babel Peduli positif dan Pj Guberrnur siapa untuk komunikasi kita fasilitasi, menjalani komunikasi agar berjalan baik," terangnya.
Ia mengingatkan, dalam menjalankan amanat masyarakat, tentunya semua pejabat tak boleh mengedepankan ego pribadi, perasaan pribadi. Karena berkaitan dengan kepentingan orang banyak.
