Bagikan :
SonoraBangka.id - Saat ini, polemik akibat persoalan komunikasi yang tak baik masih terjadi di Pemprov Bangka Belitung.
Dari keberatan Pj Gubernur Babel Suganda, yang tidak terima atas kebijakan DPRD Babel, melaporkan ke Mendagri terkait dua aspirasi dari kelompok masyarakat.
Menyusul persoalan di internal Pemprov Babel seperti kurang pengawasan dari pimpinan, lantaran Sekda Babel yang tidak akur dengan Pj Gubernur Babel.
Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Ariandi A Zulkarnain mewanti-wanti kondisi tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif.
Ia mengatakan, hubungan tidak harmonis di lingkup Pemprov Babel ini dapat mengganggu kestabilan pemerintahan daerah, bila terjadi berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian.
"Beberapa dampak yang akan terjadi karena hubungan kurang harmonis antara Pj Gubernur dan Sekda. Itu akan sangat mengganggu sekali terhadap stabilitas pemerintahan yang sebenarnya sama-sama ketahui dalam upaya pelaksanaan kebijakan tentu akan terganggu," kata Ariandi kepada Bangkapos.com, Sabtu (16/9/2023).
Kemudian kata Ari, persoalan lain yang akan berdampak akibat hubungan tidak harmonis di elit pemerintah terjadi pada pembangunan dalam beberapa sektor. Baik di perekonomian dan sebagainya di Bangka Belitung.
"Saya kira ini juga terganggu tentu ada beberapa hal perlu diperbaiki. Dalam menjamin terselenggara tata kelola pemerintahan yang baik. Karena beberapa hal itu bisa kita lihat dalam aspek kekuasaan eksekutif," jelasnya.
Ariandi menjelaskan, yang perlu dipahami dari aspek kepemimpinan menjadi persoalan penting.
Apabila kepemimpinan di level daerah atau eksekutif tidak mampu membangun narasi dan komunikasi yang baik ke para jajaranya.
