Bagikan :
SonoraBangka.id - Saat ini, polemik akibat persoalan komunikasi yang tak baik masih terjadi di Pemprov Bangka Belitung.
Dari keberatan Pj Gubernur Babel Suganda, yang tidak terima atas kebijakan DPRD Babel, melaporkan ke Mendagri terkait dua aspirasi dari kelompok masyarakat.
Menyusul persoalan di internal Pemprov Babel seperti kurang pengawasan dari pimpinan, lantaran Sekda Babel yang tidak akur dengan Pj Gubernur Babel.
Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, Ariandi A Zulkarnain mewanti-wanti kondisi tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif.
Ia mengatakan, hubungan tidak harmonis di lingkup Pemprov Babel ini dapat mengganggu kestabilan pemerintahan daerah, bila terjadi berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian.
"Beberapa dampak yang akan terjadi karena hubungan kurang harmonis antara Pj Gubernur dan Sekda. Itu akan sangat mengganggu sekali terhadap stabilitas pemerintahan yang sebenarnya sama-sama ketahui dalam upaya pelaksanaan kebijakan tentu akan terganggu," kata Ariandi kepada Bangkapos.com, Sabtu (16/9/2023).
Kemudian kata Ari, persoalan lain yang akan berdampak akibat hubungan tidak harmonis di elit pemerintah terjadi pada pembangunan dalam beberapa sektor. Baik di perekonomian dan sebagainya di Bangka Belitung.
"Saya kira ini juga terganggu tentu ada beberapa hal perlu diperbaiki. Dalam menjamin terselenggara tata kelola pemerintahan yang baik. Karena beberapa hal itu bisa kita lihat dalam aspek kekuasaan eksekutif," jelasnya.
Ariandi menjelaskan, yang perlu dipahami dari aspek kepemimpinan menjadi persoalan penting.
Apabila kepemimpinan di level daerah atau eksekutif tidak mampu membangun narasi dan komunikasi yang baik ke para jajaranya.
"Sehingga akibatnya, terjadi penyamaan visi persepsi antara memimpin dan dipimpin. Karena persoalan birokrasi adalah sebuah instrumen dari kekuasaan eksekutif. Di mana di dalamnya memeliki peran dan tugas menjadi jembatan visi dan misi ide pemimpin di level daerah," katanya.
Dikatakannya, persoalan administrasi akan bergantung dari harmonisasi pemimpin atau harmoniasasi elit pejabat dari DPRD, Pj Gubernur dan Sekda.
"Jangan sampai persoalan yang akan tejadi di sana akan berimbas terhadap pembuatan kebijakan yang tidak efektif. Lalu program pemerintah tehambat, mengawasi pengelolaan sektor publik, penyususan anggaran perlu harmonisasi keduanya," terangnya.
Ia mengharapkan, persoalan ketidakharmoniasi antara elit pejabat di Pemprov Babel dari Pj Gubernur, Sekda dan DPRD Babel perlu cepat diselesikan, untuk menyudahi sejumlah polemik yang ada.
"Pastinya butuh segera diselesiakan butuh pendekatan lebih soft, tidak usah menggunakan emosional sama-sama terbuka menerima masukan dan mau evaluasi diri," terangnya.
Persoalan Utama Komunikasi
Ariandi A Zulkarnain, mengatakan, persoalan dan polemik yang terjadi di Pemprov Babel disebabkan karena pola komunikasi yang terhambat.
"Dengan dilayangkan surat evaluasi kinerja Pj Gubernur kepada Kemendagri. Tentu hal pertama perlu sama-sama kita amati. Bahwa kita harus kembali ke persoalan utama komunikasi yang terhambat antara kedua belah pihak," kata Ari.
Seharusnya, dikatakan Ari upaya awal DPRD Babel seharusnya dapat memanggil Pj Gubernur Babel sebagai fungsi pengawasan. Karena lembaga legislatif memiliki fungsi dan peran dalam menyelesaikan persoalan ini tanpa kemudian naik ke jenjang Kemendagri.
"Upaya awal melakukan pendekatan persuasif dialog memberikan argumentasi, memberikan ruang ke dua pihak, klarifikasi. Untuk menemukan titik temu permasalahan komunikasi yang saya kita terhambat," jelasnya.
Ia menegaskan, akibat persoalan komunikasi yang tidak baik saat ini, membuat efektifitas pembangan dan kinerja pemerintahan akan terganggu.
"Perlu diperhatikan jangan sampai persoalan semacam ini menghambat kinerja pemerintah itu sendiri, dan ada begitu banyak waktu tersita bagi penyelenggara pemerintah untuk mengurusi di luar substansi itu sendiri," ujarnya
"Persoalan ini tidak bisa dianggap biasa-biasa saja. Jika terus berlarut larut, poinnya bagaimana kedepan berikan ruang komunikasi. Dari lembaga eksekutif dan legislatif untuk tujuan bersama ingin membangun Babel, tuntaskan persoalan itu bersama," harapnya.
Urusan Pribadi
Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Beliadi mengatakan mereka tidak dapat mencampuri berkaitan dengan urusan pribadi antara Pj Gubernur Babel dan Sekda Babel.
"Kami tidak bisa dan tidak boleh masuk ke dalam urusan pribadi Pj ataupun Sekda. Jujur sebenarnya saya berharap nanti, besok atau lusa. Ada bagian yang berwenang membina ASN di tingkat eselon satu dari Kemendagri. memanggil baik Pj ataupun Sekda untuk tabayun atau dimediasi. Kalau memang keduanya tidak bisa dirukunkan ya dipisahkan saja oleh Kemendagri," kata Beliadi kepada Bangkapos.com, Jumat (15/9/2023).
Beliadi mengatakan dari persoalan kedua orang penting di Pemprov Babel ini berimbas kesana kemari, hingga ke DPRD Babel yang tidak nyaman dengan situasi saat ini.
"Sampai ke kami DPRD ini tidak nyaman dengan situasi begini. Soalnya saya tahu akar masalah ini kemana-mana, karena kedua orang penting ini tidak akur. Imbasnya kesana kemari. Cuman kalau kami yang satukan, saya jamin mereka berdua, feeling saya pasti tidak mau," kata Politikus Gerinda Babel ini.
Selain itu, Beliadi mengatakan akibat dari persoalan ini, pengawasan kinerja terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Babel menjadi rendah.
"Karena di sana ada orang Pj, ada orang Sekda yang netral mati gaya. Saya melihat saat ini OPD kurang pengawasan. Kurang pembinaan, tidak ada pemberi semangat pada mereka, saat mereka salah, kurang dibina.
Saat mereka berprestasi kurang diperhatikan, karena tugas Pj dan Sekda itu selain yang saya jelaskan di atas adalah bagaimama cara memotivasi mereka OPD itu untuk bergerak, berbuat dan berinovasi, membangun daerah," katanya.
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul Hubungan Tak Harmonis Pj Gubernur, Sekda dan DPRD Babel Dapat Ganggu Stabilitas Pemerintahan, https://bangka.tribunnews.com/2023/09/16/hubungan-tak-harmonis-pj-gubernur-sekda-dan-dprd-babel-dapat-ganggu-stabilitas-pemerintahan?page=all.
