Bagikan :
"Contoh, timah kan harta karun, tapi pemerintah daerah tidak dapat apa-apa, Pemerintah Provinsi hanya dapat royalti 3 persen ini kalo dibagi ke semua kabupaten ini (sisanya) hanya berapa? Ini tidak imbang dengan pengelolaan barang yang tidak benar oleh PT Timah, itu contoh pertama," tutur pria yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Babel ini.
"Kedua, kenapa kita tidak ajak BUMD berkolaborasi dengan PT Timah atau swasta yang pada intinya bisa mengisi PAD (Pendapatan Asli Daerah), padahalkan BUMD ini salah satu perpanjangan tangan provinsi jika di provinsi, begitupun di kabupaten, untuk mencari sumber uang, itu salah satu yang juga tidak diberdayakan," tambah Muhtar.
Sementara disektor kelautan, lanjut Muhtar, Babel begitu kaya, itu pula menjadi salah satu alasan mengapa Babel disebut sebagai daerah kepulauan. Meskipun diakuinya, juga tidak terkelola dengan baik hingga saat ini.
"Jadi terus terang kita jangan takut tapi kita harus ikut bersuara untuk turut menjaga Babel ini, kalo dibiarkan Babel ini memang bakal luluh lantah," tegasnya.
Oleh karna itu dibawah kepempimpinannya, Muhtar juga yakin dapat menjalin sinergitas dengan seluruh instrumen yang ada di Babel dan dapat memberikan pemikiran-pemikiran dalam pengambilan keputusan bagi Babel yang lebih baik kedepan.
