Bagikan :
SONORABANGKA.ID - Forum Presedium Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) dalam waktu dekat akan segera melakukan konsolidasi internal.
Nantinya, meraka akan berdiskusi dan memberikan pemikiran-pemikiran krusial kepada Forkopimda di Provinsi Kep. Babel.
Konsolidasi internal ini untuk mempertajam pertanggungjawaban moral terhadap Negeri Serumpun Sebalai sehingga nantinya setiap anggota Forum Presedium Perjuangan Pembentukan Provinsi diharapkan memiliki 'Ruh' yang seirama.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Forum Presedium Perjuangan Pembentukan Provinsi Babel, H Muhtar Motong ketika kepada sejumpak awak media, Sabtu (30/11/2024) kemarin.
"Karna kita (forum presedium) ini berangkat dari moralitas loh. Makanya saya harus dorong ini kepada kawan-kawan agar Ruh-nya sama sehingga forum presedium ini ada marwah, jadi mereka tidak hanya dilihat sebagai orang yang terlibat melahirkan Provinsi, tapi juga ikut mengisi perjalanan panjang Provinsi Babel kedepan karna kalo dibiarkan ini akan menjadi ancaman," terang Muhtar.
Muhtar juha mengungkapkan, bahwa salah satu yang menjadi sorotan penting bagi pihaknya saat ini di Babel adalah kerusakan lingkungan hidup.
Menurutnya, dari hulu ke hilir, dari darat hingga laut, lingkungan di Babel telah rusak parah sehingga harus ada langkah konstruktif dalam menyelesaikan persoalan ini.
"Inikan kalo dibiarkan akan sangat mengerikan, kalo biarkan terus bagaimana, ditambah tata kelola kita tambah tidak jelas," sebutnya.
Persoalan melemahnya perekonomian Babel juga tak luput dari sorotan Forum Presedium Perjuangan Pembentukan Provinsi Bangka Belitung ini.
Muhtar mentatakan, persoalan ekonomi memang telah terjadi sejak lama, hal ini dikarenakan banyaknya potensi-potensi yang tidak dimaksimalkan dengan baik, dan hanya bergantung pada satu sektor saja.
"Contoh, timah kan harta karun, tapi pemerintah daerah tidak dapat apa-apa, Pemerintah Provinsi hanya dapat royalti 3 persen ini kalo dibagi ke semua kabupaten ini (sisanya) hanya berapa? Ini tidak imbang dengan pengelolaan barang yang tidak benar oleh PT Timah, itu contoh pertama," tutur pria yang juga menjabat sebagai Anggota DPRD Babel ini.
"Kedua, kenapa kita tidak ajak BUMD berkolaborasi dengan PT Timah atau swasta yang pada intinya bisa mengisi PAD (Pendapatan Asli Daerah), padahalkan BUMD ini salah satu perpanjangan tangan provinsi jika di provinsi, begitupun di kabupaten, untuk mencari sumber uang, itu salah satu yang juga tidak diberdayakan," tambah Muhtar.
Sementara disektor kelautan, lanjut Muhtar, Babel begitu kaya, itu pula menjadi salah satu alasan mengapa Babel disebut sebagai daerah kepulauan. Meskipun diakuinya, juga tidak terkelola dengan baik hingga saat ini.
"Jadi terus terang kita jangan takut tapi kita harus ikut bersuara untuk turut menjaga Babel ini, kalo dibiarkan Babel ini memang bakal luluh lantah," tegasnya.
Oleh karna itu dibawah kepempimpinannya, Muhtar juga yakin dapat menjalin sinergitas dengan seluruh instrumen yang ada di Babel dan dapat memberikan pemikiran-pemikiran dalam pengambilan keputusan bagi Babel yang lebih baik kedepan.
