Bagikan :
"Jadi semua yang mau dan membeli elpiji harus mendaftarkan NIK-nya, persis seperti BBM," ujarnya.
Ditambahkan Agus, menurutnya pemerintah tidak bermaksud menghentikan usaha pengecer berjualan gas melon, melainkan didata agar terdaftar sebagai agen resmi.
"Kemarin itu mau ditata, tidak disetop, tapi komunikasinya tidak jelas. Jadi masyarakat pikir 'kalau tidak ada di pengecer, saya beli di mana?'. Jadi hanya faktor komunikasi," ungkapnya.
Tak semua pengecer punya modal besar
Sementara, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, keputusan pemerintah mengubah pengecer menjadi sub-pangkalan adalah hal yang bijak.
Pasalnya, keputusan melarang pengecer menjual epiji 3 kg yang sempat diberlakukan sangat berpotensi mematikan usaha akar rumput dan membebani rakyat kecil karena harus mengantre panjang.
Meski begitu, menurutnya mekanisme sub-pangkalan ini tidak akan 100 persen memulihkan usaha para pengecer.
"Saya kira itu bagus, tapi tidak bisa dipaksakan juga karena untuk menjadi sub-pangkalan ada syaratnya, misalnya jumlah pembelian 100 tabung gas," jelas Fahmy saat diwawancarai Kompas.com secara terpisah, Selasa.
Padahal, sambungnya, warung eceran dalam sehari umumnya hanya menjual sekitar 5-10 tabung gas, sehingga kemungkinan akan mengalami kesulitan modal untuk beralih menjadi sub-pangkalan.
"Jadi itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi menurut saya mereka biar saja tetap menjual sebagai pengecer," ucapnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pengecer Elpiji 3 Kg Diganti Statusnya Jadi Subpangkalan, Ini Catatan Pengamat", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/tren/read/2025/02/06/083000065/pengecer-elpiji-3-kg-diganti-statusnya-jadi-subpangkalan-ini-catatan.
