Bagikan :
SonoraBangka.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung siap membawa tuntutan tenaga honorer ke jenjang yang lebih tinggi.
Hal itu setelah ratusan honorer yang tergabung dalam Forum Perjuangan Tenaga Honorer Paruh Waktu (FPTHPW) menggelar aksi unjuk rasa, Senin (10/2/2025).
Mereka menuntut untuk dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Rusi Sartono mengatakan legislatif bersama eksekutif saat ini tengah bersama-sama berjuang dan membantu apa yang menjadi keinginan tenaga honorer.
Pihaknya siap mendukung segala aspirasi mereka untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Baik melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Tanpa harus melanggar aturan maupun kebijakan yang telah ditetapkan.
“Kami terus berjuang bersama eksekutif untuk menyampaikan semua aspirasi tenaga honorer kepada pemerintah pusat,” kata dia kepada Bangkapos.com.
Menurut politikus Partai Gerindra ini terdapat tiga poin tuntutan disampaikan para tenaga honorer. Pertama, honorer kategori R3 yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi PPPK tahap pertama harus diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Kedua, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (ASN) khususnya penataan pegawai non-ASN atau tenaga honorer di lingkungan Pemerintah wajib diselesaikan paling lambat pada Desember 2024.
Ketiga, menolak terhadap pengangkatan PPPK paruh waktu serta dapat mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK penuh waktu bagi seluruh honorer yang terdata di BKN.
Menurutnya, jauh sebelum tenaga honorer menggelar aksi jajaran pimpinan DPRD telah melakukan lawatan ke BKN, Kemendagri maupun Kemenpan-RB. Hasilnya seluruh tenaga non-ASN yang masuk ke dalam database BKN ataupun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) setempat akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Asalkan tenaga honorer mengikuti seleksi PPPK tahap pertama maupun tahap kedua yang telah dilakukan.
“Semoga ada jalan baik tindak lanjut aspirasi honorer. Kita siap mendukung aspirasi tenaga honorer di Kabupaten Bangka Selatan,” jelas Rusi Sartono.
Berdasarkan data BKPSDMD Kabupaten Bangka Selatan, terdapat 2.605 orang tenaga non-ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Dari jumlah itu sebanyak 1.940 orang di antaranya masuk ke dalam database BKN dan 468 orang tidak masuk database.
Sisanya sebanyak 197 orang tenaga non-ASN memiliki masa kerja kurang dari dua tahun. Sementara dalam mengupayakan permasalahan tenaga non-ASN telah dilakukan rekrutmen PPPK dengan alokasi sebanyak 975 formasi.
Terdiri dari 745 formasi tenaga teknis, 133 formasi tenaga kesehatan dan 97 formasi guru. Rekrutmen dibuka selama dua tahap, untuk tahap pertama diprioritaskan bagi pelamar prioritas. Meliputi pelamar prioritas guru dan D-IV bidan pendidik tahun 2023, eks tenaga honorer kategori II atau eks THK-II dan tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data atau database BKN.
Dengan jumlah tenaga non-ASN yang ikut seleksi mencapai 1.744 orang. Terdiri dari 1.586 orang pelamar formasi teknis, 102 orang formasi tenaga kesehatan dan 56 orang formasi guru.
Seleksi PPPK tahap pertama formasi baru terisi sebanyak 809 formasi. Rinciannya 702 formasi teknis, 54 formasi tenaga kesehatan dan 53 formasi guru.
Sedangkan sisanya sebanyak 935 orang tenaga honorer lainnya akan diangkat menjadi PPPK paruh waktu. 166 formasi yang belum terpenuhi akan diisi melalui rekrutmen PPPK tahap kedua yang masih berlangsung.
“Kami pastikan tidak ada honorer yang di rumahkan walaupun masa kerja kurang dari dua tahun. Semua diarahkan menjadi PPPK paruh waktu, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa diangkat menjadi penuh waktu,” tegasnya.
Walaupun demikian kata Rusi Sartono DPRD masih menunggu kajian yang dilakukan oleh Kemenpan-RB dalam penyelesaian tenaga honorer.
Sebab, pemerintah pusat tengah fokus dalam menyelesaikan rekrutmen PPPK tahap pertama. Dirinya mengajak tenaga honorer untuk selalu berdoa agar ada regulasi terbaik dalam waktu dekat.
“Kami mendukung supaya eksekutif bergerak membantu para tenaga honorer untuk kejelasan status mereka. Kita sama berdoa bersama,” tukas Rusi Sartono.
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul DPRD Kabupaten Bangka Selatan akan Bawa Tuntutan Honorer ke Pemerintah Pusat, https://bangka.tribunnews.com/2025/02/10/dprd-kabupaten-bangka-selatan-akan-bawa-tuntutan-honorer-ke-pemerintah-pusat?page=all.
Penulis: Cepi Marlianto | Editor: Ardhina Trisila Sakti
