SonoraBangka.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung ( Babel ), Edi Nasapta meminta Pj Gubernur Babel merevisi aturan yang kini berdampak pada okupansi perhotelan, Jum’at (21/2/2025).
Hal ini pun diungkapkannya usai menggelar audiensi, bersama Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bangka Belitung.
Dalam audiensi tersebut pihak PHRI menyoroti Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 903/0042/BAKUDA poin dua, tentang penghapusan belanja paket meeting dan mengalihkan tempat pelaksanaan kegiatan ke ruang rapat milik pemerintah atau dilaksanakn melalui virtual meeting.
"Surat edaran itu bisa Pj Gubenur revisi, karena Inpresnya bukan untuk menghapus tapi membatasi. Revisi surat edarannya baik itu penjabarannya bisa diperiksa lagi, siapa tahu ada yang sebetulnya tidak sesuai dengan Inpres dari Presiden Prabowo," ujar Edi Nasapta.
Diketahui dari Instruksi Presiden 1 Tahun 2025 dan KMK Nomor 29 tahun 2025, mengatur pembatasan belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar atau focus group discussion.
"Mengenai Hotel itu tidak ada Inpres sama sekali, menyatakan untuk menghapus tetapi membatasi. Ingat ini efisiensi, artinya efisiensi bukan mengenolkan anggaran ingat itu," tegasnya.
Lebih lanjut dalam audiensi tersebut, ada pula keluhan terkait tingginya harga tiket pesawat yang juga secara langsung memberikan dampak negatif bagi dunia pariwisata dan perhotelan.
"Untuk tarif sepenuh-penuhnya bukan hanya kewenangan daerah, tapi itu kemampuannya ada di pusat. Namun memang Provinsi Bangka Belitung bisa koit pariwisatanya, jika tidak dibantu harga tiket pesawatnya," jelasnya.
Sementara itu politisi partai Nasdem ini berharap, adanya perhatian dari Pemerintah Pusat guna mengatur harga yang bisa membantu peningkatan perekonomian di Provinsi Bangka Belitung.
"Insya Allah setelah lebaran saya dengar ada berita bahwa Bapak Prabowo ingin mengintervensi kembali, harga tiket pesawat akan turun lagi tapi memang itu low seasion. Kami berharap kalau bisa, seterusnya harga tiket murah-murah aja lah," ungkapnya.
Artikel ini telah tayang di BangkaPos.com dengan judul DPRD Babel Minta Pj Gubernur Revisi Aturan yang Pengaruhi Okupansi Hotel, https://bangka.tribunnews.com/2025/02/21/dprd-babel-minta-pj-gubernur-revisi-aturan-yang-pengaruhi-okupansi-hotel.
Penulis: Rizki Irianda Pahlevy | Editor: Asmadi Pandapotan Siregar