Bagikan :
SonoraBangka.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan kegiatan Monitoring Centre for Prevention (MCP) ke berbagai daerah, termasuk Bangka Belitung. Kegiatan MCP berlangsung di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel.
"Ada 143 kepala daerah di 27 provinsi yang terjerat kasus tindak pidana korupsi berdasarkan data KPK mulai tahun 2004 sampai dengan Juli 2020 dan Babel tidak termasuk di dalamnya," ujar Komisioner KPK, Lili Pintauli Siregar saat memberikan pengarahan kepada seluruh kepala OPD di Lingkungan Pemprov. Babel.(23/12/20).
Menanggapi hal tersebut Gubernur Babel Erzaldi Rosman mengatakan bahwa kegiatan MCP sangat memberi manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
"Ada beberapa hal yang sering menjadi perhatian baik dari masyarakat maupun dari penyelenggara negara lainnya seperti pengadaan barang dan jasa. Demikian juga tentang pengelolaan aset menjadi perhatian kita, ada beberapa catatan yang menjadi tugas kita ke depannya," ungkap Gubernur.
Gubernur Erzaldi menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bangka Belitung semaksimal mungkin dilakukan dengan prinsip dan kesesuaian dengan aturan-aturan yang berlaku.
"Walaupun kadang ada kendala dalam hal keterlambatan, itu semata- mata karena prinsip kehati-hatian sebelum melakukan tindakan agar apa yang di lakukan oleh pejabat publik sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.
